Home Lampung Barat Hukum

Koruptor Mesti Dipenjara Bagian Tapem Dan Perlengkapan Sekretariat Lambar Korupsi

355
0
SHARE
Poto Dok : Ilustrasi

Handalnews.id, Lambar - Hukuman yang paling pantas untuk para Koruptor ialah Dipenjara. Hal itu pasti terbayang oleh oknum Koruptor di Bagian Tata Pemerintah (Tapem) dan Perlengkapan sekretariat Kabupaten Lampung Barat, sebab indikasi Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terendus di Dua bagian tersebut.

Menurut narasumber  Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2018-2019 milik bagian tapem dan perlengkapan  di korupsi. modusnya Setoran proyek dan Mark-up.

“Sebanyak 26 paket penyedia dan swakelola yang dikucurkan untuk Dua bagian tersebut dikorupsi dengan cara menggelembungkan nominal anggaran dan meminta setoran proyek kepada pihak ke-3," paparnya.

Lebih jauh,sumber menjelaskan, permainan Bagian Tata Pemerintahan,modus Mark-up, seperti kegiatan pengadaan tunggu/ tanda batas tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000.

Pasalnya, pembuatan patok yang dihasilkan tidak relevan dengan besaran anggaran yang ada, sebab untuk 1 patok menghabiskan biaya sebesar Rp.5.000.000,- jika dilihat secara kasat mata, anggaran pembuatan patok tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp.2 juta.
Jumlah patok keseluruhan sebanyak 25 patok.

“Logikanya, anggaran 5 juta, jika dibelikan bahan material untuk pembuatan 1 patok, maka patok yang dihasilkan bisa sebesar tugu pembatas pekon,” jelasnya.

Mark-Up juga terjadi pada kegiatan pengadaan prasasti tahun 2019 senilai Rp.90.000.000. 

“Sebanyak 9 paket lainya dikorupsi sebab realisasinya tidak relevan dengan anggaran yang dikucurkan," katanya.

Begitu juga untuk Bagian Perlengkapan, Kegiatan pengadaan springbed tahun 2019 Rp.330.000.000,- dimana kegiatan ini semestinya dibelikan type 1 merk king koil tetapi realisasinya type 2 king koil dimana selisih harga barang yang diadakan sangat jauh berbeda.

Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas bupati  dan wakil bupati Rp.1.670.000.000,- terindikasi kuat adanya setoran pihak ke-3 sebesar 20 persen. Artinya untuk setorannya sebesar Rp.334.000.000,-.

“Dari tahun ketahun kegiatan ini selalu diadakan dan yang menjadi pertannya barang-barang kegiatan tahun-tahun sebelumnya kemana sebab itu asset Negara, kalaupun dilelang pasti ada pemberitahuan agar transparan," sebutnya.

Sama halnya juga dengan paket-paket lainnya.
Hingga berita ini dilansir kedua kepala bagian belum bisa dihubungi.

Edisi mendatang permasalahan ini akan terus di fublikasikan.    (Hadi.S)