Home Lampung Tengah Hukum

Langgar Aturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020, BOS Empat SMPN Lamteng Dikorupsi

104
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lamteng - Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 di Empat SMP Negeri di Lampung Tengah diduga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020. Maka hukuman penjara hingga pemecatan harus diperlakukan.

Berdasarkan data yang ada diredaksi dan pengakuan Narasumber, menjelaskan, dana BOS yang diperuntukan untuk Empat SMP Negeri di Lampung Tengah terindikasi dugaan Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme.

“Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis dana BOS tahun 2020. Maka oknum koruptor yang ada di Empat sekolah tersebut harus dipenjara hingga dipecat," katanya.

Masih kata sumber, ke Empat sekolah tersebut yaitu, SMP Negeri 1 Punggur, SMP Negeri 1 Seputih Banyak, SMP Negeri 1 Seputih Raman dan SMP Negeri 1 Seputih Surabaya.

"Para oknum koruptor disekolah masing-masing, merealisasikan dana BOS tidak tepat sasaran,pemborosan anggaran ,kegiatan yang dilaksanakan tidak ada pertanggung jawaban yang jelas dan tidak transfaran," ucapnya.

Lanjut sumber, dana BOS yang diterima Tahun 2019 di Empat sekolah mencapai miliaran dengan perhitungan, SMP Negeri 1 Punggur, Triwulan I Rp. 161.200.000,-. Triwulan II Rp. 322.400.000,-. Triwulan III Rp. 161.200.000,-. Dan Triwulan IV Rp. 146.400.000,-. SMP Negeri 1 Seputih Banyak, Triwulan I Rp. 138.000.000,-. Triwulan II Rp. 276.000.000,-. Triwulan III Rp. 138.000.000,-. Dan Triwulan IV Rp. 146.800.000,-. SMP Negeri 1 Seputih Raman, Triwulan I Rp. 144.200.000,-. Triwulan II Rp. 288.400.000,-. Triwulan III Rp. 144.200.000,-. Dan Triwulan IV Rp. 153.000.000,-. SMP Negeri 1 Seputih Surabaya Triwulan I Rp. 133.800.000,-.Triwulan II Rp. 267.600.000,-. Triwulan III Rp. 133.800.000,-. Dan Triwulan IV Rp.134.600.000,-.

Secara rinci, Sumber menerangkan, dana BOS dipergunakan untuk 11 pembiayaan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

"Keadaan yang ada di Empat sekolah tersebut berbeda dengan tujuan utama dari program dana BOS, sebab maraknya pungutan liar cendrung terlihat real dilingkungan sekolah seperti jual beli LKS dengan harga Rp.10.000,-. lalu kegiatan ektrakurikuler yang siswanya harus melakukan sumbangan untuk membeli suatu produk barang yang akan dipergunakan, bahkan untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) para orang tua siswa dibebankan dana yang nilainya mencapai Ratusan ribu Rupiah," katanya.

Sumber juga mengutarakan, pengelolaan dana BOS yang dilakukan penanggung jawab anggaran tidak transfaran. Kebebasan yang mereka miliki untuk menutupi segala macam hal dalam realisasi dana BOS tentu dampak dari pengawasan yang minim dilakukan.(HADI SYAPUTRA)