Home Pringsewu Hukum

Lapor Pak Sujadi, 11 Milyar Dikorupsi, Oknum Disdik Hambat Roda Pendidikan

272
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Pringsewu - Kelihayan  oknum Koruptor Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, menutupi urusan dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 senilai Rp.11.028.000.000,-. milik Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. berhasil. Bahkan Sujadi saddat selaku kepala daerah ikut terkecoh oleh kamuflase yang dilakukan oknum korup tersebut dalam menutupi prilaku korupnya. Yang mana akibat aksi liarnya laju roda pendidikan dikabupaten setempat ikut terhambat.

Kata sumber, Masalah KKN tersebut, Sujadi sebagai kepala daerah mesti segera ambil sikap. Jangan dibiarkan oknum koruptor berbuat semaunya, sebab bila dibiarkan maka akan menjadi ancaman generasi penerus bangsa yang mengenyam pendidikan dikabupaten setempat.

"Pak Sujadi harus menunjukan kekuatannya sebagai kepala daerah, jangan dibiarkan urusan ini," katanya.

Sumber lain bercerita, masalah Korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Pringsewu sangat terkoordinir. Bahkan sampai melakukan rolling kepala sekolah SMP Negeri dengan terburu-buru.

"Kecurigaan adanya rolling kepala SMP Negeri beberapa bulan lalu, ditenggarai sebagai langkah memuluskan jalan oknum koruptor mengeruk APBD senilai Rp. Rp.11.028.000.000,-. Untuk 17 paket swakelola, ironisnya lagi, kejadian KKN untuk kegiatan Kontruksi bukan kali pertama, pada tahun 2018 lalu, SMP Negeri 3 Pringsewu mendapatkan Bantuan Rehab tetapi belum selesai kegiatan yang dilaksanakan sudah keburu ditinggal oleh pihak Kontraktor, saat ini kondisi ruang kelasnya sangat memperhatinkan," ucapnya.

Ucapan dilontarkan oleh Mantan Kepala sekolah, setau saya pihak Dinas yang sering bermain adalah Oknum (E). biasanya yang bersangkutan berkoordinasi dengan kepala SMP Negeri dikecamatan pagelaran.

"Kalau ada keinginan pihak dinas,biasanya disampaikan oleh penjalur yang juga kepala SMP di wilayah pagelaran, lalu setelahnya pihak kepala sekolah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, saya tau karena saya mantan kepala sekolah," sebutnya.

EDISI lalu : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 senilai Rp.11.028.000.000,-. Untuk 17 paket swakelola milik Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, terindikasi dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN). modusnya mark-up dan pengkondisian rangka baja.

Berdasarkan pengakuan Narasumber,menjelaskan, pada tahun 2019 pihak Dinas Pendidikan Pringsewu merealisasikan 17 paket swakelola senilai Rp.11.028.000.000,-. Sumber dana APBD.

“Dari setiap paket yang direalisasikan di Mark-up oleh oknum koruptor Dinas Pendidikan Pringsewu dan ada pengkondisian rangka baja," katanya.

Lanjut sumber, dari 17 paket tersebut kegiatan yang sangat ketara dikorupsi diantaranya, kegiatan Pengelolaan DAK SMP dengan nama paket Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Meubelair Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Rp. 417.758.000,-. Kegiatan Pengelolaan DAK SMP nama paket Rehab toilet (jamban siswa) Rp. 261.080.000,-. Kegiatan Pengelolaan DAK SMP nama paket Rehab ruang guru dan Meubelair Rehab ruang guru Rp. 604.650.000,-. Kegiatan Pengelolaan DAK SMP nama paket Rp. Rehab ruang perpustakaan dan Meubelair Rehab ruang perpustakaan Rp. 604.650.000,-. Kegiatan Pengelolaan DAK SMP nama kegiatan Rehab ruang laboratorium IPA dan Meubelair Rehab ruang laboratorium IPA Rp. 454.227.000,-.

“Aroma korupsi sangat terlihat sebab realisasinya tidak mengacu kepada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bahan material mutu rendahan," ujarnya.

Menurut salah satu pengakuan mantan Kepala SMP, menjelaskan, urusan rangka baja memang sudah dikondisikan, pihak dinas punya orang kepercayaan yang juga salah satu kepala sekolah SMP Negeri di Pringsewu.

"Bukan apa-apa, saya aja dirolling pada saat sekolah yang saya pimpin mendapatkan bantuan,tapi dalam urusan rolling kemarin saya merasa janggal, soalnya saya tidak melakukan kesalahan apapun, kok tiba-tiba saya dirolling, ya saya sebagai bawahan terima apapun itu," ungkapnya.

Dia juga bercerita, kepala SMP Negeri dipringsewu ini banyak kepala sekolah abadi atau tak tergantikan. Sekolah saya kemarin dapat. setauku rangka baja memang sudah dikondisikan dari dinas.

Sumber lain berkata, kegiatan tersebutkan swakelola, seharusnya pihak sekolah yang melaksanakan kegiatan bukan ada campur tangan pihak Dinas, apalagi urusan rangka baja. Terus rangka baja yang diberikan oleh pihak Dinas jauh dari SNI karena kadarnya gak bagus.

“Ada yang aneh, salah satu SMP Negeri di Pringsewu atapnya tidak memakai rangka baja, alasannya, kalau pihak sekolah ditanya mau ditingkat, artinya pihak sekolah sudah tau pada tahun 2020 akan mendapatkan bantuan lagi, maka APBD yang diperuntukan untuk Dinas Pendidikan Pringsewu tahun ini, sudah dikondiskan jauh sebelumnya," tegasnya.

Tuding sumber , adanya perolingan kepala SMP yang sudah menyalahi aturan disinyalir bagian dari pada pusaran KKN tersebut. 

“Tanya dengan para kepala sekolah yang dirolling pasti mereka kaget soalnya tiba-tiba kebijakan rolling diadakan, padahal mereka tidak menyalahi satu pun aturan ketika memimpin. Itu gara-gara gak mau ikut aturan main,maka yang mau ikut aturan main pasti aman," paparnya. (HADI SYAPUTRA)