Home Pringsewu Hukum

LKS Jadi Lahan Pendapatan, Oknum Kepsek SMPN 5 Pringsewu Untung Banyak

240
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Pringsewu - Jabatan yang diamanahkan kepada Oknum Kepala SMP Negeri 5 Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Disalah gunakan, pasalnya untuk mendapatkan keuntungan, sang kepala sekolah mengamini  jual-beli Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan Bandrol Rp.10.000,-. Kepada setiap siswa yang menuntut pendidikan disekolah setempat.

Menurut Narasumber, masalah jual beli LKS sudah terjadi sangat lama. Bahkan oknum kepala sekolah ikut terlibat dalam urusan tersebut, ada istilah.

"Terima setoran”  hasil dari penjualan LKS yang dilakukan oleh Dewan guru kepada siswa disekolah setempat. “ Sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2016, pasal 9,semestinya  tidak ada lagi penggunaan buku LKS di sekolah," katanya.

Lanjut sumber, LKS yang diperjual belikan bukan satu pelajaran saja tetapi hampir disemua mata pelajaran. Harga yang dipatok oleh dewan Guru Rp.10.000,-. Persiswa.

“Bayangkan dari keseluruhan siswa yang menuntut ilmu disana, dipaksa untuk membeli LKS," ucapnya.

Kata sumber, dalam menjalankan aksinya para Dewan guru tidak mengenal rasa takut, padahal mereka sudah melawan aturan. hal ini terjadi karena Oknum kepala sekolah membekingi masalah tersebut. alih-alih untuk kepintaran siswa padahal untuk mendapatkan untung.

Lanjutnya, Selain melanggar permendikbud no 8 tahun 2016, pasal 9, tindakan yang dilakukan oleh dewan guru dan oknum kepala sekolah setempat, juga melanggar peraturan pemerintah No 17 Pasal 181 Tahun 2010, dimana pada point a sampai dengan d dinyatakan.

"Bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorang maupun kolektif dilarang untuk, menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapam bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan. Memungut biaya dalam bimbingan belajar atau les kepada peserta didik disatuan pendidikan. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik dan atau melakukan pungutan kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi," ucapnya.

Edisi Mendatang Masalah ini akan terus dikupas. Bahkan Oknum Kepala sekolah setempat terlibat dalam aksi masalah manifulasi data siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tunggu.  (Hadi Saputra)