Home Bandar Lampung Hukum

LSM GABAK Pertanyakan Sikap Disdik Prov. Soal Aksi Korup Oknum Kepala SMK Negeri 7 Balam

213
0
SHARE
Foto: dok HandalNews.id

HandalNews.id, BALAM -  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi (GABAK) Lampung, mempertanyakan sikap yang akan diambil oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, soal aksi korup yang diduga dilakukan oknum Kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung. 

 
 
Kata Andika Putra selaku ketua LSM GABAK. saat dikonfirmasi Handal Lampung.1 Mei 2021.mengatakan, setelah saya mendengarkan cerita dan melihat data yang kalian buka, terkait masalah korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 di SMK Negeri 7 Bandar Lampung, maka disini saya justru mempertanyakan sikap seperti apa yang akan diambil oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait adanya masalah tersebut.
 
 
"yang kalian sampaikan kepada saya, sudah sangat jelas. Dimana kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung Korupsi Dana BOS Reguler. Dalam masalah tersebut saya justru mempertanyakan sikap tegas seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung",tegasnya.
 
 
Andika juga menambahkan, sedikit memberitahu, melihat Tahun anggaran BOS reguler yang dikorupsi terjadi di tahun 2020. Artinya, Kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung, korupsi dimasa pandemi dan itu melanggar pasal 2 ayat 2 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman Hukuman Mati.
 
 
Berikut tanggapan Terbaru, yang dikirim Oknum Kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung, melalui pesan Whatshap. Terima kasih sdh konfirmasi berita dari sumber yg tdk saya ketahui dg ini saya tanggapi sbb :
1. Dana BOS SMKN 7 dikerjakan sdh sesuai juknis sdh diperiksa oleh Inspektorat dan di periksa BPKP dan tidak ada kejanggalan
2. Kalau ingin konfirmasi agar lebih jelas silahkan datang ke sekolah saya ada di sekolah setiap hari..
3. Silahkan lihat dan bandingkan perkembangan SMKN 7 dengan sekolah lainnya...
4. Silahkan wawancarai siapa saja warga SMKN 7 jika bisa sebagai Nara sumber... saya jelaskan pada saudara SMKN 7 itu SMKN yg jumlah dan waktu bayarnya suka2 sesuai kemampuan ortu tanpa paksaan...
 
Trm ksh...
 
 
Berita Edisi Lalu : Diberitahukan kepada seluruh kepala SMA/SMK se-Provinsi Lampung. Jangan pernah meniru tindakan oknum kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Dimana ia (Kepsek) diduga korupsi dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) reguler tahun 2020 senilai Rp.1.695.680.000,-. milik sekolah tersebut, dengan modus Mark-up.
 
 
Berdasarkan pengakuan Narasumber, yang ditemui.Handal Lampung. siang hari. tepatnya pada tanggal 26 april 2021. mengatakan, Dana BOS reguler tahun 2020 senilai Rp.1.695.680.000,-. milik SMK Negeri 7 Bandar Lampung dikorupsi oleh kepala sekolah setempat dengan modus Mark-up.
 
 
"Tolong disimak, saya coba untuk menceritakan bagaimana masalah KKN disekolah tersebut terjadi. Kita ketahui bersama, ditahun 2020 dana BOS reguler dicairkan melalui 3 Tahap pencairan. Dari setiap tahap di gunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang sudah tercantum didalam aturan main dana BOS. yang terjadi di SMK Negeri 7 Bandar Lampung, kepala sekolahnya melakukan Mark-up/ penggelembungan anggaran dari setiap komponen kegiatan yang dibiayai dana tersebut",jelasnya.
 
Lanjut sumber, ya kalau kalian mau konfirmasi ini nomor kepala sekolahnya. +62 812-7936-428. "sekali lagi saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan diatas"tegasnya.
 
 
Diwaktu yang berbeda, menjelang malam hari sumber kembali menghubungi, Handal Lampung, dimana sumber mengirimkan data komponen kegiatan yang dikorupsi oleh kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung.
 
Berikut rincian datanya : kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp160.119.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp95.451.600, pembayaran honor Rp57.750.000, administrasi kegiatan sekolah Rp43.774.500, langganan daya dan jasa Rp48.140.900, penyediaan alat multi media pembelajaran Rp27.804.000. (Total dana Tahap I Rp486.240.000)
 
pembayaran honor Rp281.215.000, pengembangan perpustakaan Rp139.455.500, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp72.893.000, langganan daya dan jasa Rp49.359.647, administrasi kegiatan sekolah Rp28.903.553, penyediaan alat multi media pembelajaran Rp39.763.000.( Total Dana Tahap II Rp648.320.000).
 
pembayaran honor Rp219.380.000, pengembangan perpustakaan Rp137.183.300, bkegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 63.672.000, penyediaan alat multi media pembelajaran Rp55.635.500, langganan daya dan jasa Rp43.963.334, administrasi kegiatan sekolah Rp23.489.166.( Total dana Tahap III Rp561.120.000) "dari data komponen kegiatan yang dibiayai dana BOS reguler. Yang saya kirim diatas. Semua dikorupsi kepsek dengan modus Mark-up",jabarnya.
 
 
Kembali sumber menerangkan, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu jauh aksi Mark-up tersebut.bisa dilihat untuk Pembiayaan dalam komponen kegiatan pembayaran honor Dengan rincian pada tahap I Rp.57.750.000,-. Tahap II Rp.281.215.000,-. Dan tahap III Rp.219.380.000,-. " modus mark-up dalam kegiatan tersebut sangat ketara karena pihak sekolah mengkesampingkan permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS reguler",.
 
 
Selain itu kata sumber, pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (non-ASN) dan harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019; kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi; dan ketiga, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. "Dari penjabaran tersebut pihak SMK atas intruksi kepsek, tidak mematuhinya. semua dilakukan demi meraup keuntungan dalam kegiatan tersebut",ucapnya.
 
 
Lain sisi, Oknum kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung, saat di hubungi Tim Handal Lampung, mengatakan, ok datang saja besok ke sekolah. saya lagi ada acara.
(Hadi Syaputra)