Home Lampung Timur Hukum

LSM GRAB Desak Kajari Lamtim Usut Koruptor Dinas PU

354
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lamtim - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Retorasi Anak Bangsa (GRAB) mendesak Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lampung Timur untuk membuka Mafia Koruptor di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Timur dalam dugaan korupsi proyek tahun 2019 yang bersumber dari Anggaran APBD/APBDP senilai Rp 195.068.000.000.

Seperti diketahui Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2019 menerima Kucutan dana yang bersumber dari APBD/APBDP senilai Rp 195.068.000.000. Untuk membiayai Peningkatan Imprastruktur sebanyak 646 Paket Proyek.

Namun hal itu justru tidak ada manfaatnya untuk Masyarakat disana.
Tak sedikit Masyarakat disana mencibir Pihak Rekanan hanya mengejar target pengerjaan dan meraup keuntungan sebesar besarnya tanpa memikirkan masyarakat sekitar. Bahkan, ia menduga ada permainan “Kong kalikong” antara POKJA dengan Rekanan.

Narasumber mengatakan bahwa dimana ucapan Pemerintah Daerah yang di sampaikan mereka pada acara Musrenbang Kabupaten Lampung Timur tahun 2018/2019. Dengan mengusung tema Peningkatan Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, dan Pelayanan Publik untuk Pertumbuhan Daerah Berbasis Agribisnis Menuju Masyarakat Lampung Timur Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia.

Dari penyelusuran awak Koran ini dilapapangan. Hal itu terjadi adanya  Kongkalikong tingkat pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Bumi Ruwai  Jurai. Adanya halitu wajar saja kegiyatan pada tahun 2019 lalu terindikasi korupsi besar besaran tanpa memikirkan nasib Rakyat disanana. 

Bukan hanya hal itu saja. Seperti pungli Setoran Proyek yang dilakukan oknum Pejabat Dinas PU Kabupaten Lampung Timur kisaran 25 hingga 30 persen penarikan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut kepada pihak Kontraktor, memicu penyebabnya buruknya Kualitas pembangunan di Wilayah itu.

Untuk itu diharapkan kepada Pihak Penegak hukum disana agar dapat membongkar siapa dalang Mafia anggaran Proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2019.

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur ingin Melihat sejauh mana keberanian Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lampung Timur mengungkap adanya Dugaan Kongkalikong POKJA/Kontraktor terkait adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sampai pemberitaan terkait terbitkan adanya dugaan Korupsi ini belum juga ada tanggapan Pihak dinas beberapa kali disambangi dikantornya selalu dikatakan Stap disana Ibuk Kadis Tidak masuk Kantor.

Disisi lain. Seharusnya Pihak Anggota DPRD disana selaku Perpanjangan Masyarakat dapat Jeli melakukan penghitungan besaran Uang rakyat yang akan dikelola oleh Dinas sebelum di Sah kan Anggarannya. Karna apapun anggaran yang di ajukan pihak Intansi tidak akan berjalan bila mana tidak di Sahkan oleh 45 Anggota DPRD Kabupaten Lampung timur. 

Seperti contoh kecilnya adanya indikasi Kongkaling Pihak POKJA dan Rekanan Seperti Pembangunan yang di menangkan oleh CV. Gema 21, dari awal Proyek pembangunan dan rehabilitasi anjungan lampung timur dengan nilai pagu Senilai Rp 4.000.000.000,- dari awal pengerjaan Pihak Kontraktor tidak mencantumkan Plang Kegiatan, bak seolah kegiatan tersebut sebagai proyek Siluman.

Padahal anggaran Pengawasan nya pun dinilai cukup besar anggarannya. 
Bukan hanya itu saja beberapa Prusahaan CV. Pun mendapat pekerjaan di intansi PU Bina Marga satu perusahaan mengerjakan 5 hingga 7 paket proyek. Dengan kisaran meliyaran.  Seperti beberapa cv yang ada di bawah ini. Yang seharusnya satu perusahaan tidak bisa mengerjakan Proyek sampai 4 hingga 5 paket dalam satu dinas,
Namun berbeda yang dilaksanakan oleh Dinas disana sepertu beberapa CV dibawah ini:
CV 3 putri, CV Rama Pratama Jaya, CV harda Putra Meshasc bisa mendapatkan 4 Kegiatan Hingga 5 kegiatan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur tersbut. 
Hingga sampai berita ini di orbitkan Pihak Dinas belum dapat di Konfirmasi, terkait adanya Dugaan Kongkalikong Mafia Proyek disana. (Red)