Home Pesawaran Hukum

Mafia BPNT, Milyaran Rupiah Menguap, Ada Keterlibatan Supplier dan Oknum Dinsos

426
0
SHARE
Poto Dok : Karikatur Handalnews.id

Handalnew.id, Pesawaran - Hak masyarakat penerima Bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako di Kabupaten Pesawaran yang sejatinya bernilai Rp.200.000,- per KPM diduga di sunat oleh oknum supplier dan disinyalir mengalir ke Oknum Dinas Sosial dan orang tertentu di Kabupaten Pesawaran.

Menurut keterangan salah satu E-Warong di Kecamatan Gedong Tataan, bahan pangan yang diberikan oleh supplier dinilai jauh dari nominal yang ditetapkan pemerintah melalui kementerian sosial.

"Bisa dihitung bang, bulan kemarin 1 KPM dapat beras 12kg, kacang ijo seperempat kilo, buah pir setengah kilo, telur 1 kilo dan kentang setengah kilo, ya sudah saya hitung paling mahal 150ribuan lah, dari dana itu kami cuma dapat Rp.5.000,- ya itu keadaannya," ungkpanya.

Dijabarkan olehnya, beras serupa berkisar antara Rp.9000,- sampai Rp.9500,-/kg 12 kg menjadi Rp. 114.000,-
Kacang hijau seperempat kg Rp.5000,- , buah pir setengah kg Rp.10.000,- telur 1kg Rp.23.000,- kentang setengah Rp.10.000,- ditotal Rp.162.000,- dipotong fee E-Warong Rp. 5000,-. Jadi total Rp. 167.000,-

"Bisa dibayangin bang, ada sisa Rp.33.000,- per KPM, kalau kami cari barang sendiri bisa sangat membantu kami dan mungkin bisa kami tambahkan bahan pangan ke masyarakat," jelasnya.

Tidak hanya E Warong, keluhan serupa dirasakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon. Menurutnya, apa yang diterimanya sama persis dengan apa yang diterima KPM di Kecamatan Gedong Tataan, bahkan dirinya harus membayar Rp.10.000,- dengan alasan transport pengambilan paket.

"Sama saja mas, 12 kilo beras, pir kecil kecil 3 buah, kacang ijo seperempat kilo, kentang setengah kilo dengan telur 15 butir," tutur dia saat ditemui di kediamannya.

Diduga ada sejumlah setoran yang diberikan oleh supplier kepada oknum di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Tenaga Sosial Kecamatan (TSK) BPNT Gedong Tataan Sarwanto saat dikonfirmasi Handalnew.id yang menyatakan salah satu supplier dicabut izin operasinya diganti supplier lain karena Kepala Dinas Sosial yang lama sudah diganti karena pensiun.

"Saya tidak faham kalau masalah itu, bisa tanya langsung ke supliernya, karena tugas TSK hanya mendata, tapi untuk PT MJM yang menyalurkan bahan makanan di Gedong Tataan sudah diganti, katanya MJM diganti karena sekarang kepala dinas sosial sudah ganti," terangnya.

Menurutnya keberadaan supplier di program BPNT sudah melalui persetujuan pihak dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

Sementara itu mantan Kepala Dinas Sosial Yulizar ketika dikonfirmasi mengatakan dirinya sedang di Bogor dan Kepala Dinas Sosial bukan dia lagi.

"Saya lagi di Bogor silakan konfirmasi ke Plt Dinas Sosial, karena saya tidak menjabat lagi, atau konfirmasi saja langsung ke Koordinator daerah," ujarnya, melalui telpon seluler, Senin (3/8/2020).

Sedangkan Koordinator Daerah Kusniati menjelaskan untuk pemasok Program sembako di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran adalah, PT Mubarokah Jaya Makmur (MJM), Rumah Pangan Kita (RPK), Mitra Tama dan CV Setia Mujirahayu Sentausa (CV. SMS).

"Seingat saya itu mas, coba nanti tanya dengan pendamping di kecamatan masing-masing," sebutnya.

Penelusuran Handalnews.id, di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, permasalahan tersebut ternyata tidak hanya terjadi Kecamatan Gedongtataan dan Negeri Katon namun di Kecamatan Way Lima, bahwa sembako yang diterima setiap KPM, tidak sesuai dengan jumlah nominal yang telah ditentukan dari kementrian sosial, lain lagi yang di Kecamatan Kedondong, selain sembako tidak sesuai dengan nilai rupiah yang ditentukan, banyak KPM yang tercatat dan memiliki kartu sebagai penerima namun saldo nya selalu kosong.

Kemudian Handalnews.id mencoba untuk mengkalkulasikan jumlah sisa dana bantuan yang diberikan supplier, jika diambil rata rata Rp.30.000,- saja per KPM dikalikan jumlah KPM yang bertransaksi sesuai data dibulan Juni 2020, 38.375 KPM se-Kabupaten Pesawaran, ada dana Rp.1.151.250.000,- (1,15 Milyar), perbulan hak KPM dan E-Warong menguap kepada supplier yang ditunjuk oleh Dinas sosial Kabupaten Pesawaran.

Tentunya keberadaan supplier perlu menjadi catatan dan bahan evaluasi sehingga tujuan Pemerintah pusat untuk mensejahterakan KPM maupun pelaku usaha mikro dan kecil (E-Warong) bisa terwujud.   (Ismail)