Home Lampung Selatan Hukum

Masalah Pungli, Disdik Provinsi Pastikan Panggil Wayan

423
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Bandar Lampung - Masalah dugaan Pungutan Liar di SMK Negeri 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terus bergulir. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung berjanji akan memanggil Wayan selaku Kepala Sekolah setempat atas masalah tersebut.

Surahman yang Mewakili Kepala Bidang SMK Provinsi Lampung, mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung akan memanggil Wayan selaku Kepala SMK Negeri 1 Natar.

"Akan kami panggil Pak Wayan. Kalau tidak salah orangnya Gemuk ya. Nanti saya juga laporkan kepada Kepala Bidang kami," ungkapnya ketika dikonfirmasi Handalnews.id.

Dia juga menambahkan, terima kasih atas infonya, sebab selama ini mengingat yang sudah-sudah pasti akan kami proses sesuai aturan yang ada.

Diberitakan sebelumnya Pengakuan yang di sampaikan oleh salah satu wali murid di SMK Negeri 1 Natar,Kabupaten Lampung, yang menyatakan, adanya dugaan pungutan liar oleh pihak sekolah, diyakini kebenarannya. 

Pasalnya setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Handalnews.id,  bergegas bertandang kesekolah setempat, untuk mempertanyakan kejelasan dari masalah yang disampaikan oleh wali murid tersebut. Betapa terkejutnya setelah mendengar pengakuan langsung dari Wayan selaku kepala sekolah yang mengakui bahwa memang benar pihaknya telah melakukan pungutan liar.

“Iya memang benar kami menarik dana tersebut, kami telah melakukan rapat kepada seluruh wali murid. Yang sering ngomong bahwa kami melakukan pungli ini biasanya wali murid yang tidak datang. Perlu diketahui juga bukan hanya sekolah kami saja tetapi seluruh SMK Negeri di Kabupaten Lampung Selatan menarik dana semua," katanya.

Keluhan muncul untuk pihak SMK Negeri 1 Natar,Kabupaten Lampung Selatan, dari wali murid. keluhan itu bertemakan Pungutan liar (Pungli).

Oknum yang ada di sekolah tersebut, melakukan Pungli dengan alih-alih untuk pelaksanaan ujian komputer bagi siswa kelas 12, dimana setiap siswa dipungut dana sejumlah Rp.120.000,-. tapi sampai waktunya. pelaksaan ujian tidak dilaksanakan sedangkan dana yang sudah diberikan tersebut tidak dikembalikan. Anehnya ketika ditanya oleh wali murid justru pihak sekolah mengatakan ujian tidak dilaksanakan karena sedang Covid-19. 

Menurut salah satu wali murid mengeluhkan adanya penarikan dana untuk ujian komputer.

“Kami memberikan uang sebesar 120.000 kepada pihak SMKN 1 Natar untuk ujian komputer, ujian tidak dilaksanakan kami tanyakan dana nya, pihak sekolah justru menjawab ada covid hingga sampai saat anak kami lulus tidak ada pengembalian dana," keluhnya.

Dia juga menambahkan, pembayaran uang komite Rp.600.000,-. SPP perbulan Rp.150.000,-. Lalu ada juga uang perpisahan sebesar Rp.200.000.

"Perpisahan siswa tidak ada, tapi uang itu tidak dikembalikan oleh pihak sekolah. Jadi jika dihitung selain uang yang untuk ujian komputer sebesar Rp.120.000,- ada juga dana perpisahan Rp.200.000,-. Jadi totalnya Rp 320.000,-Yang tidak dikembalikan," tegasnya.

Dia juga memaparkan, pokoknya habis dana sekitar Rp.3000.000,-. Untuk nguruskan anak saya hingga lulus. "Sedangkan dana untuk sekolah itu dapat saya pinjam.

Lain sisi, menurut Hadi Syaputra selaku Sekjen Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grak) ketika ditemui dikediamannya, mengecam keras akan tindakan oknum yang ada di SMKN 1 Natar. pendidikan jangan dinodai dengan tingkah-tingkah yang memalukan seperti  hal di atas. Kalau itu di biarkan, maka dipastikan kemunduran mutu pendidikan di sekolah tersebut.  Maka kemudian dari pada itu semua, perkara ini harus di perikasa secara lugas oleh pihak inspektorat dan aparat penegak hukum. 

" Saya juga berjanji jika masalah ini dibiarkan maka kami akan mengambil sikap, untuk melaporkan secara resmi kepada pihak-pihak yang berwenang agar cepat masalah ini di proses," tegasnya. 

Selain itu, Hadi mengatakan jika dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum SMKN 1 Natar sudah melanggar Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dan dapat dihukum pidana berdasarkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan. (Red)