Home Pesawaran Hukum

Masyarakat Pekondoh, Kembali Desak APH Periksa Subhan Wijaya

500
0
SHARE
Poto Dok : Mantan Kades Pekondoh, Subhan Wijaya

Handalnews.id, Pesawaran - Masyarakat Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung kembali mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut sampai tuntas terkait dengan Penyimpangan Dana Desa yang dilakukan oleh Subhan Wijaya saat menjabat Kepala Desa Pekondoh yang nilai nya mencapai ratusan juta rupiah untuk kepentingan pribadi memperkaya diri sendiri.

"Saya mewakili masyarakat Desa Pekondoh mendesak aparat penegak hukum, untuk kembali mengusut sampai tuntas penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Subhan Wijaya," ungkap salah satu masyarakat Desa Pekondoh, yang namanya untuk sementara minta dirahasikan kepada Handalnews.id, Senin, (8/6/2020).

Saat Kejari masih nginduk di Lamsel katanya, Kejaksaan Kalianda sudah akan melakukan pemanggilan, namun belum juga ada kejelasan seperti apa tindak lanjut dari perkara tersebut.

"Nah saat ini Kabupaten Pesawaran sudah ada Kejaksaan, sudah ada Polres sendiri, jadu harapan kami sebagai masyarakat Desa Pekondoh, agar permasalahan dugaan tindak korupsi tersebut ditindaklanjuti kembali," ungkapnya.

Sebelumnyanya diberitakan, masyarakat Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Lampung mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda Lampung Selatan, agar segera mengusut kasus dugaan Korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa (Kades) Pekondoh Subhan Wijaya yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.

"Jika perkara mantan kepala Desa Pekondoh Subhan Wijaya, yang saat ini telah duduk di DPRD Kabupaten Pesawaran, tidak juga ditindaklanjut, maka kami masyarakat Pekondoh akan menggelar aksi," ucap salah satu perwakilan masyarakat.

"Demi menjaga terjadinya konflik horizontal di masyarakat, Kami berharap aparat penegak hukum khususnya Kejari menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang dilakukan Subhan Wijaya," timpalnya.

Sebab kata dia, jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti dikhawatirkan akan menimbulkan pergerakan dari masyarakat Pekondoh.

"Jika tidak ditangani kami sudah sepakat untuk melakukan aksi mendesak APH untuk selesaikan kasus dugaan Korupsi tersebut, mengingat kasus ini sudah lama dilaporkan dan sudah menjadi rahasia umum," kata dia.

Untuk diketahui, mantan Kades Pekondoh yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran  Subhan Wijaya diduga telah melakukan penyimpangkan anggaran dana desa, Sesuai dengan APBdes Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima, pada tahun 2016 sebesar 881.878.217, Namun banyak kegiatan bidang belanja barang dan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, seperti insentif tim penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Selain itu, untuk anggaran Peringatan HUT RI, pembinaan pengajian majelis taklim, pelaksanaan MTQ, pembinaan penyelenggaraan TPA, pembinaan olahraga, sosialisasi pencegah Narkoba, pembinaan anak yatim, pembinaan perpustakaan desa, pelatihan Administrasi PKK, pelatihan pembinaan dan pengelolaan posyandu yang jumlahnya hampir mencapai ratusan juta rupiah.
 
Kemudian untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional kantor sebesar Rp 31.968.000, tidak terealisasi dengan maksimal, karena beberapa kegiatan untuk belanja modal di duga fiktip salah satu nya plang nomor rumah.

Begitu juga dengan bidang pembangunan desa banyak kegiatannya tidak sesuai dengan RAB, seperti upah mandor maupun pembuatan prasasti.

Sedangkan untuk anggaran dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.219.122.915, diduga dalam realisasi tidak sesuai dengan perencanaan maupun pelaksanaan nya.
Seperti operasional perkantoran yang nilai nya mencapai Rp 62.572.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 710.054.100, bidang pemberdayaan masyarakat Rp 28.568.742 dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 55.980.000.

"Itu benar pak, setiap kegiatan di Desa Pekondoh tidak ada tahapan Musyawarah dusun, musyawarah desa, musrenbangdes, jadi masyarakat juga banyak yang mempertanyakan masalah itu, mereka juga komplain," ungkap salah satu masyarakat setempat kepada media ini.

Dia mengungkapkan, begitu juga dengan Laptop, dianggarkan empat kali, seharusnya ada empat namun hanya ada 1 buah.

"Itupun di rumah kades, setelah kades mundur, laptop di titip dengan kasi keuangan dan Printer dianggarkan 3 kali hanya dibelikan 1, kalau untuk meja kursi itu kan ada anggaran nya namun tidak realisasikan nya, itu mungkin fiktip," ujarnya.

Dia menambahkan Selama Subhan menjabat kepala desa, rata-rata ada tiga pembangunan yang dananya agak besar dan ada biaya perencanaan sebesar Rp 10 juta sampai 13 juta lebih, jadi kalau setahun Rp 30 juta lebih di kalikan 4 tahun dia menjabat, jadi kemana anggaran itu, itu sudah jelas dia melakukan penyimpangan.

"Jadi saya berharap aparat segera melakukan penyelidikan terkait dengan penyimpangan anggaran desa yang di lakukan oleh Subhan Wijaya," ucapnya.

Sementara itu mantan Kepala Desa Pekondoh Subhan Wijaya ketika dikonfirmasi menyangkal kalau dirinya selama dia menjabat telah melakukan penyimpangan anggaran dana desa.

"Saya mengucapkan terima kasih atas konfirmasinya, namun kalau untuk pembangunan insya allah sudah selesai, untuk laptop, printer, insya Allah ada, saya inikan dah mundur karena saya nyaleg, untuk meja kursi sudah saya belikan," jelasnya kepada handalnews.id, Selasa (15/1/19. (Ismail)