Home Pesawaran Hukum

Masyarakat Pekondoh Lapor Kejati, Desak APH Segera Periksa Subhan Wijaya

457
0
SHARE

Handalnews.id, Pesawaran - Puluhan masyarakat Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran telah melaporkan Subhan Wijaya, Mantan Kepala desa setempat kepada Kejaksaan Tinggi Lampung beberapa waktu lalu dan kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan dan pemanggilan atas dugaan penyimpangan dana desa sewaktu dirinya menjabat.

"Kami minta kepada Kejati Lampung agar dapat segera melakukan pemeriksaan terlapor yang sebelumnya telah kami laporkan," katanya, sembari meminta namanya dirahasiakan, Minggu (16/2/2020).

Dia mengatakan, sebelumnya dirinya bersama dengan beberapa masyarakat Desa Pekondoh telah memberikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, atas dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan mantan Kepala Desa Pekondoh, Subhan Wijaya. 

Dugaan pelanggaran itu terjadi ketika Subhan masih menjabat sebagai kepada desa pada tahun 2016 hingga 2019, beberapa point dugaan yang dilaporkan adalah pengelolaan anggaran dana desa Tahun Anggaran 2016 yang diduga beberapa kegiatannya fiktif hingga pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2017 yang diduga marak dengan Mark Up. 

"Kemarin kami sudah laporkan ke Kajati Lampung ya, sekitar tanggal 20 Januari 2020 kemarin, apalagi sekarang sudah ada Kejaksaan Negeri Pesawaran, kami berharap Kejari Pesawaran agar segera melakukan tindak lanjut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Subhan Wijaya," katanya.

Selain itu dirinya juga berharap agar pihak penegak hukum dapat bersikap serius dalam menanggapi setiap laporan yang diberikan oleh masyarakat, agar kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat dan negara dapat diminimalisir.

"Jika tidak ditangani kami sudah sepakat untuk melakukan aksi mendesak APH untuk selesaikan kasus dugaan Korupsi tersebut, mengingat kasus ini sudah lama dilaporkan dan sudah menjadi rahasia umum," ucapnya.

Untuk diketahui, mantan Kades Pekondoh yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Subhan Wijaya diduga telah melakukan penyimpangkan anggaran dana desa, Sesuai dengan APBdes Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima, pada tahun 2016 sebesar 881.878.217, Namun banyak kegiatan bidang belanja barang dan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, seperti insentif tim penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Selain itu, untuk anggaran Peringatan HUT RI, pembinaan pengajian majelis taklim, pelaksanaan MTQ, pembinaan penyelenggaraan TPA, pembinaan olahraga, sosialisasi pencegah Narkoba, pembinaan anak yatim, pembinaan perpustakaan desa, pelatihan Administrasi PKK, pelatihan pembinaan dan pengelolaan posyandu yang jumlahnya hampir mencapai ratusan juta rupiah.
 
Kemudian untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional kantor sebesar Rp 31.968.000, tidak terealisasi dengan maksimal, karena beberapa kegiatan untuk belanja modal di duga fiktip salah satu nya plang nomor rumah.

Begitu juga dengan bidang pembangunan desa banyak kegiatannya tidak sesuai dengan RAB, seperti upah mandor maupun pembuatan prasasti.

Sedangkan untuk anggaran dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.219.122.915, diduga dalam realisasi tidak sesuai dengan perencanaan maupun pelaksanaan nya.
Seperti operasional perkantoran yang nilai nya mencapai Rp 62.572.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 710.054.100, bidang pemberdayaan masyarakat Rp 28.568.742 dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 55.980.000.

"Itu benar pak, setiap kegiatan di Desa Pekondoh tidak ada tahapan Musyawarah dusun, musyawarah desa, musrenbangdes, jadi masyarakat juga banyak yang mempertanyakan masalah itu, mereka juga komplain," ungkap salah satu masyarakat setempat kepada media ini.

Dia mengungkapkan, begitu juga dengan Laptop, dianggarkan empat kali, seharusnya ada empat namun hanya ada 1 buah.

"Itupun di rumah kades, setelah kades mundur, laptop di titip dengan kasi keuangan dan Printer dianggarkan 3 kali hanya dibelikan 1, kalau untuk meja kursi itu kan ada anggaran nya namun tidak realisasikan nya, itu mungkin fiktip," ujarnya.

Dia menambahkan Selama Subhan menjabat kepala desa, rata-rata ada tiga pembangunan yang dananya agak besar dan ada biaya perencanaan sebesar Rp 10 juta sampai 13 juta lebih, jadi kalau setahun Rp 30 juta lebih di kalikan 4 tahun dia menjabat, jadi kemana anggaran itu, itu sudah jelas dia melakukan penyimpangan.

"Jadi saya berharap aparat segera melakukan penyelidikan terkait dengan penyimpangan anggaran desa yang di lakukan oleh Subhan Wijaya," ucapnya. (Ismail)