Home Bandar Lampung Hukum

Mega Anggaran Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Rp 547 milyar, UJI POWER PENEGAK HUKUM !!

102
0
SHARE
Fhoto dok : Ilustrasi

Handalnews.id, Bandar Lampung - Waktunya telah tiba di pintu pembukaan tabir masalah Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai
Melalui Anggaran APBD dan anggaran SWAKELOLA tahun 2020 yang di kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bandar Lampung, sudah waktunya Kajari, Kajati dan Polres hingga Kapolda Lampung mengungkap dugaan Korupsi di Dinas PU tersebut.

Pasalnya anggaran yang dikelola Dinas PUPR Pemkot Bandarlampung dari besaran anggaran tidak sesuai dengan pengerjaan di lapangan,
Seperti diketahui kucuran Anggaran yang di terima oleh Dinas PU tahun 2020,
Rp 547.167.000.000, miliar. untuk membiayai kegiyatan proyek sebanyak 964 Paket.

Berdasarkan pantauan dilapangan, dimana Kegiyatan yang di kerjakan oleh Pihak Ketiga/kontraktor, tidak sesuai dari besaran anggaran yang ada. seperti Peningkatan dan Pelebaran Jalan, di Jl. K.H.Komarudin yang menghabiskan dana sebesar Rp 750 juta, dari Dana Inisiatif Daerah (DID), belum Genap satu minggu, jalan tersebut sudah Mengelupas Kembali.

Adanya hal itu, tidak sedikit Masyarakat merasa Kecewa lantaran melihat hasil pembangungunan yang di kerjakan tersebut terkesan hanya mencari keuntungan semata tanpa mementingkan kesejahtraan Masyarakat.

Salah satu Narasumber mengatakan, inilah Dampak dari adanya aliran setoran proyek hasil kegiatan yang direalisasikan tidak relevan dengan setiap pagu anggaran yang dicantumkan.

Kegiatannya seumur jagung tapi sudah hancur karena material pembangunannya tidak sesuai spek yang ada."Ya hal itu dilakukan oleh pihak pelaksana karena mau dapat untung besar"

Dengan segala tindakan yang membuat penderitaan tentunya menjadi sesuatu pembelajaran bahwa hal itu membekas di setiap sesuatu yang disebut hati nurani rakyat.

Kata lisan diatas menggambarkan kekejaman seorang koruptor yang telah berbuat semena-mena dalam mengelola anggaran. Inilah yang menguatkan kami pihak SKM Handal Lampung menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum agar sekiranya menangani dengan serius masalah-masalah yang akan kami sugukan secara perlahan di bawah ini.

Dimulai dengan kata Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, diinstansi yang biasa di sebut tempat kucuran mega anggaran maka ketetapan berlanjut dalam cerita dibawah dengan dasar bukti-bukti foto dokumentasi kegiatan dan pengakuan narasumber dengan durasi 7menit.

Penegasan tidak ada toleransi harus di tindak lanjuti karena prilaku Iwan Gunawan, SP. MA.
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
(RED)