Home Lampung Tengah Pemerintahan Daerah

Menyikapi Kondisi Pasar BJP, Tokoh Masyarakat Lamteng Angkat Bicarakan

222
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Tengah - Menyikapi kondisi pasar modern Bandarjaya Plaza (BJP), yang kian hari semakin carut marut, memaksa beberapa tokoh masyarakat Lampung Tengah (Lamteng) harus angkat bicara.

Seperi disampaikan tokoh masyarakat dan tokoh adat Gunungsugih, Bustami HR., S.Sos., MM. saat ditemui di kediamannya, Kamis (28/1/2021). Dirinya sebagai warga asli pribumi Lampung yang lahir, besar sekolah dan tua di Lampung Tengah, mengaku sangat prihatin dengan kondisi pasar BJP.

"Melihat kondisi pasar Bandarjaya seperti itu, saya benar-benar sedih. Karena kemajuan masyarakat yang semakin pesat, ternyata tidak dapat di imbangi dengan fasilitas pendukung. Karena pasar tradisional, adalah salah satu indikasi kemajuan suatu masyarakat," ujarnya sedih.

Menurutnya, niatan awal pembangunan pasar tradisional Bandarjaya menjadi pasar Modern, yang dilakukan oleh Bupati Andy Achmad pada tahun 2001 lalu, adalah untuk menunjang dan menopang kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pedagang yang ada di Lamteng.

"Keinginan itu tidak dapat dilanjutkan oleh pemerintahan setelah Bupati Andy Achmad. Seharusnya perkembangan pasar tersebut, bisa dilakukan lebih baik lagi, seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Tapi nyatanya tidak bisa dilakukan," keluh Bustami.

Senada dengan statemen Bustami, salah satu tokoh pendidikan di Lamteng, yaitu Drs. Supriyanto, juga menyapikan hal yang sama. Ketidakmampuan mengembangkan pasar tersebut seperti rencana Bupati Andy Achmad, adalah bukti gagalnya pemerintahan setelahnya.

Karena nyatanya, keberadaan pasar tersebut tidak bisa menjadikan masyarakat Lamteng jadi maju dan berkembang. Bahkan terindikasi, pemerintah daerah hanya mengambil keuntungan pribadi, dari pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dari statemen keduanya, mereka berharap Pemkab Lamteng segera ambil sikap untuk menyelamatkan aset pemerintah daerah, dengan cara mengambil alih pengelolaan atau menyerahkan kepada perusahaan lain yang lebih profesional, yang tentunya berpengalaman di bidangnya.

"Kami berharap, pemerintah daerah secepatnya ambil sikap, untuk menyelamatkan pasar itu yang merupakan aset pemerintah daerah. Jangan diberikan kepada oknum atau perusahaan yang hanya mengeruk keuntungan, tapi tidak memikirkan untuk kemajuan masyarakat," pugkas mereka. (Gun)