Home Lampung Tengah Hukum

Negatif Menimpa Karir Zulfakar, KKN BOS SMKN 2 Terbanggi Besar

488
0
SHARE
Poto Dok : ilustrasi

Handalnews.id, Lamteng - “Sudut Pandang Masyarakat Secara Garis Besar Setelah Rilis II Diposting . Berikut Petikannya ” Masalah KKN BOS SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berbuntut panjang.

Sisi negatif bagi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengarah langsung kepada Zulfakar selaku Kepala Dinas.  Paling bahaya ialah karir/jabatan dari zulfakar terancam, dikarenakan hal yang sepela yaitu ketidak mampuan seorang Zulfakar mengatasi masalah KKN yang tumbuh subur ditengah-tengah lingkungan SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. 

Mengutip salah satu Stateman masyarakat, Lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Dinas pendidikan terkait dana BOS disekolah. 

“Kalau ada korupsi BOS di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar,  pengawasan pihak dinas seperti apa,  karena sudah menjadi bagian tugas pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini,  ada tim pengawasannya yaitu manager BOS," katanya. 

Dengan masalah KKN tersebut, artinya pihak Dinas secara tidak langsung tidak menegakkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 1 tahun 2018. Dimana bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan ialah, melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan sekolah dan pelaporan BOS. Menegur pihak sekolah yang belum membuat pelaporan, melakukan monitoring pelaksanaan program BOS disekolah. 

"Aturan sudah ada, Berani melanggar tentu ada apa, Sehingga merajalela KKN di sekolah tersebut," ungkap sumber.

Berita edisi lalu.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Zulfakar  mendapat sorotan fublik, dicap “GAGAL” bisa saja. semua atas masalah dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 milik SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. 

Tidak tanggung-tanggung, kerugian Negara mencapai milyaran rupiah, dana BOS tahun 2019 untuk SMK Negeri 2 Terbanggi Besar senilai Rp. Rp.2.352.320.000.

Dengan rincian pencairan Triwulan I Rp. 445.760.000,-. Triwulan II Rp. 891.520.000,-. Triwulan III Rp. 445.760.000,-. Dan Triwulan IV Rp. 569.280.000.

"Mulai dari mark-up anggaran hingga pungutan Liar (Pungli) mewarnai pendidikan disana," kata sumber.

Sumber juga menjelaskan, dana BOS disekolah tersebut ada timpang Tindih dengan dana Komite.

"Pemerintah membantu SMK Negeri 2 Terbanggi Besar dengan dana yang begitu besar, lalu kenapa masih ada penarikan dana tersebut, bukannya jelas dalam acuan petunjuk Program BOS,  untuk menghidupkan roda pendidikan disekolah maka terdapat 11 kegiatan yang harus dilakukan, maka dari itu adanya dana BOS tersebut gunannya untuk membantu Siswa dalam menentaskan pendidikan tingkat SD hingga SMA/SMK, perlu diketahui realisasi penggunaan dana Komite di SMK Negeri 2 Terbanggi besar tidak jelas," katanya.

Edisi Lalu : Terungkapnya Indikasi dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 senilai Rp.2.352.320.000,-. Milik SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. dianggap telah mencoreng dunia pendidikan di Provinsi Lampung.

Menurut Narasumber, tahun 2019 dana BOS yang dikucurkan untuk SMK Negeri 2 Terbanggi Besar senilai Rp.2.352.320.000,-. Dengan rincian pencairan Triwulan I Rp. 445.760.000,-. Triwulan II Rp. 891.520.000,-. Triwulan III Rp. 445.760.000,-. Dan Triwulan IV Rp. 569.280.000,-. Dikorupsi dengan modus Mark-up.

"Kegiatan pengembangan perpustakaan disekolah tersebut selalu dijadikan lahan Basah oleh oknum Koruptor disekolah setempat," katanya.

Lanjut sumber, tahun 2019 kegiatan pengembangan perpustakaan di sekolah setempat menghabiskan anggaran  Rp.200.000.000,-. Untuk pembelian buku 2.879.

"Adanya pengondisian terkait pengadaan buku. Kepala sekolah mendapat fee dari pihak supleyer buku sebesar 20 persen dari nilai pagu. Gunanya agar pihak supleyer bisa menjual produknya untuk sekolah tersebut. tetapi dengan adanya hal itu pihak sekolah sama saja menutup ilmu pengetahuan kepada siswa karena pengadaan buku hanya memakai pencipta satu," katanya

Lanjut sumber, adanya permainan ketika pihak pengawas melakukan pemeriksaan untuk dokumentasi pengadaan barang seperti pengadaan buku. Saat ada pengawasan terhitung buku yang ada cukup tetapi setelah selesai pihak supleyer mengambilm kembali buku karena pihak sekolah disinyalir hanya membeli buku sebesar 60 persen dari nilai pagu maka yang 40 persen kembali dibawa oleh pihak suplayer.

"Lalu buku yang diadakan tersebut, terdapat buku aspal (asli Tapi palsu)," tuturnya. (Hadi Syaputra)