Home Lampung Tengah Ekonomi

Pedagang BJP Berpatokan Pada Akhir Masa Pakai Sampai 2025

95
0
SHARE
Foto dok: HandalNews.id

HandalNews.id, LAMPUNG TENGAH - Menyusul beredarnya statemen mantan Kepala Pengelola pasar Bandarjaya Plaza (BJP), Taufiqurrahman, S. Kom., di media online beberapa waktu lalu, disambut antusias para pedagang dengan menyatakan dukungannya. 


Dukungan tersebut disampaikan salah satu pengurus asosiasi pedagang pasar BJP, Nursalam, yang ditemui di tokonya, Jum'at (27/8/2021). Pedagang akan tetap berpatokan dengan hasil musyawarah bersama antara pedagang, pemerintah daerah yang disaksikan oleh pihak developer. 

"Kami akan tetap berpatokan dengan kesepakatan itu, yang menyatakan bahwa masa pakai tempat usaha kami ini sampai 15 Mei 2025 nanti," kata Nursalam. 

Mengutip statemen Taufiqurrahman, bahwa masa pakai tempat usaha para pedagang tersebut, baru akan berakhir pada 15 Mei 2025 mendatang. Sehingga pedagang masih memiliki waktu sekitar empat tahun kedepan, tidak perlu tergesa-gesa untuk memperpanjang masa pakai tempat usaha tersebut. 

Kesepakatan tersebut, imbuh Nursalam, tertuang dalam surat resmi yang ditandatangi oleh masing-masing pihak, yaitu Pemkab Lamteng diwakili oleh Sekkab Sudirman Subing, asosiasi pedagang pasar diwakili oleh H. Suprapto dan perwakilan dari perusahaan pengembang. 

"Kesepakatan bersama itu resmi tertuang dalam surat dan bermaterai 6.000, surat itu juga di perbanyak dan dibagikan kepada seluruh pedagang, yang memiliki kios, los dan toko. Atas dasar tersebut, kami (pedagang) memiliki hak pakai sampai tahun 2025 nanti," jelasnya. 

Ditambahkan Nursalam lagi, pedagang berharap, agar pemerintah daerah saat ini, dapat mempelajari surat kesepakatan tersebut secara cermat, mengapa ada penambahan masa pakai selama 2 tahun dari seharusnya, sehingga baru berakhir tahun 2025. 

Diharapkan juga, agar Pemkab Lamteng, dalam hal ini Bupati dapat menerbitkan surat edaran, yang isinya bahwa masa pakai kios, los dan toko berakhir pada tahun 2025. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atau oknum yang akan memanfaatkan kelengahan pedagang. 

Terkait kegiatan pemerintah daerah yang sejak beberapa hari lalu mengadakan pendataan pedagang, Nursalam mengatakan, untuk saat ini sebaiknya pemerintah daerah fokus ke masalah pengelolaan, karena kondisi pasar saat ini sangat tidak nyaman, karena hampir seluruh sarana prasarana pasar telah rusak. 

Karena meski saat ini dilakukan pendataan kepemilikan toko, kios los, toh berakhirnya masa pakai masih sangat lama. Ada baiknya bila ditata ulang mulai dari perbaikan atap, pintu gerbang, kebersihan, lantai yang banyak mengelupas dan lainnya. 

"Sebenarnya dari pada pemerintah daerah melakukan pendataan kepemilikan, lebih bagus kalau ditata ulang atau diperbaiki pengelolaannya, mulai dari perbaikan atap yang bocor, pintu yang rusak, lantai lantai yang mengelupas, kebersihan dan lainnya," harapnya. 

Menurutnya bila pemerintah daerah melakukan hal tersebut, justru akan mengembalikan kepercayaan pedagang dan merubah suasana pasar. Saat ini kondisi dalam pasar sudah tidak nyaman, ditambah lagi kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus menurun, sehingga wajar bila banyak pemilik toko yang memilih tutup. (Gun)