Home Tanggamus Hukum

Pembangunan Stadion Mini Diduga Sarat Penyimpangan, Integritas Kajari Tanggamus Dipertanyakan

788
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Tanggamus - Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Pembangunan Stadion Mini Tipe B yang menghabiskan uang Negara mencapai Puluhan Miliar, seolah-olah Penegakan Hukum yang selama ini dipercaya Masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Justru terkesan Tutup mata.

Adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Yang dilakukan oknum-oknum Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ( DISPORAPAR) Kabupaten Tanggamus beserta Kroni-kroninya pada tahun Anggaran 2019/2020.

Pembangunan Gedung Olah Raga Type B Kabupaten Tanggamus Rp 11.475.275.000 Tender APBD 7 May 2019.
Pembangunan tahap II GOR type B dan Fasilitas Penunjang Lainnya Rp 7.481.629.149 Tender APBD 4 April 2020. 
Dengan total Anggaran Rp 18.956.904.149. Miliar. 
yang berdiri bangunan ber ukuran 1.700 meter, diatas lahan 3,2 hektar. Dan menurut info kegiyatan tersebut dikerjakan oleh PT. ABADI MANDIRI.

Tak sedikit Masyarakat disana menduga Bupati Dwi Handajani dengan sengaja menempatkan Posisi Retno Noviana Damayanti sebagai Kepala dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata. Mengingat Retno mantan Sekertaris PU Bina Marga Kabupaten Tanggamus 2015. Hal itu lah, menurut Ibuk Bupati. Diduga Retno lah yang mampu menjalankan Regulator Korup di Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata. 

Besaran Anggaran yang sudah di kucurkan Tersebut sebagai bentuk Pemborosan.
Selain itu setadion tersebut sangat Minim manfaatnya, karna dalam perjalanannya Setadion tersebut akan menjadi Kebutuhan Prioritas Masyarakat, dan hal tersebut di anggap Kontras dengan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus yang mencapai 12,48%. Bahkan Kabupaten Tanggamus.

Adanya Hal itu. Diharapkan Pihak Penegak Hukum disana secepatnya Harus mendapat Respon karna selaku Masyarakat disana Penegakan Hukum yang selama ini dipercaya Masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan. Karna adanya dugaan ini.

Menurut Masyarakat disana, selain diduga telah merugikan keuwangan Negara hingga miliaran rupiah.

"Kasus ini juga telah menghambat roda pembangunan," ucapnya.

Adanya dugaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata bukan hanya itu. Seperti Pembangunan Patung Lumba-Lumba. Hingga Anggaran Pengawasan Teknis Pembangunan Baik anggaran bersumber dari DAK, maupun Anggaran bersumber dari APBD Daerah kuat dugaan Tak luput dari Oknum-oknum Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata mau Pun Dinas PU Bina Marga. 
Namun hal itu akan dibeberkan pada edisi Mendatang. (Red )p