Home Mesuji Hukum

Perangkat Desa Sumber Rejo, Diduga Sunat Dana Banpres

165
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Mesuji - Dana Bantuan Presiden (Banpres) UMKM yang dikucurkan oleh pemerintah pusat diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak wabah covid-19, rupanya tak serta merta sesuai dengan harapan.

Pasalnya di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, bantuan tersebut diduga telah dipotong oleh oknum sekretaris desa sebesar Rp 500.000 per penerima untuk tahap ke 2 ini yang mendapatkan bantuan berjumlah 8 orang.

Menurut keterangan salah satu penerima bantuan yang enggan di sebutkan namanya di kediamannya mengatakan kepada awak media, pada hari jumat (11/12-red) ingin mencairkan Banpres di Bank BRI simpang pematang yang sebelumnya mereka di beri tahu oleh oknum sekdes tersebut, akan tetapi sesampainya di Bank, kata securuty, dia tidak dapat mencairkan bantuan tersebut sebelum oknum sekdes datang, dan akhirnya dia pun menunggu sampai rombongan yang lain datang bersama oknum tersebut.

"Setelah dana bantuan tersebut cair maka oknum tersebut langsung meminta kami sebesar Rp 500.000, dengan dalih untuk di bagi bagi dan uang transportasi, dengan rasa kecewa dan berat hati kami pun memberikan uang  itu langsung di depan Bank BRI,"ucapnya, Sabtu (12/12) kemarin.

Di tempat terpisah Katiran (50) oknum Sekdes saat di konfirmasi di kediamannya, dia mengakui memang benar telah meminta potongan itu, dan ia lakukan langsung di depan Bank BRI simpang pematang, dengan alasan uang itu tidak ia makan sendiri akan tetapi di bagi bagi dengan yang lain.

"Selain itu,  untuk ongkos transportasi serta sudah menjadi kesepakatan mereka sebelum berkas di ajukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas yang bersangkutan," sebutnya.

Di tempat terpisah Jumani selaku ketua Organisasi Masyarakat Mesuji Bersatu (MMB) menyayangkan pemotongan dana tersebut, yang namanya bantuan baik apapaun itu nama programnya tidak di benarkan adanya pungutan ataupun potongan.

"Apalagi ini bantuan presiden yang di perbantukan kepada masyarakat guna meningkatkan kembali ekonomi dan menghidupkan kembali usaha yang terdampak covid-19, kok main potong potong apalagi besarannya pun cukup lumayan, dalam ranah ini dapat di katakan korupsi atau pungli," tegasnya, Minggu (13/12).

Dia menambahkan sesuai dengan
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman pidana seumur hidup atau dipenjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," jelasnya. (Jajuli)