Home Lampung Utara Hukum

Perkataan Pedas Sumber Kepada APH Terkait Korupsi APBD Disekretariat DPRD Lampura

133
0
SHARE
Foto dok: ilustrasi handalnews.id

Handalnews.id, KOTABUMI - Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Lampung Utara, mendapatkan Perkataan pedas dari Narasumber, terkait adanya dugaan masalah korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten setempat.
 
Sumber berkata, Aparat Penegak Hukum (APH) harus bergerak untuk mengusut masalah korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara. "APH Jangan diam atau justru bengong. apalagi masalah korupsinya ditahun 2021, masa pandemi. dalam aturan siapapun yang korupsi dimasa pandemi maka akan dijerat dengan pasal
2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pidana mati",tegasnya.
 
Rilis berita sebelumnya, terkait adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Tahun Anggaran 2021, menguatkan adanya indikasi Korupsi, di Bagian Sekertariat Dewan, Dari jumlah paket yang sangat banyak itu, mark-up hingga Manipulasi Data program kegiyatan menjadi tipu muslihat paling jitu yang digunakan oknum koruptor disana.
 
Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di Sekretariat DPRD Lampung Utara yang terkesan adanya pemborosan pada tata kelola anggaran negara di tengah krisis akibat pandemi virus corona atau covid-19.
 
Seperti diketahui pada tahun 2021, Sekertiat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Utara di realisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), senilai Rp 2,7 Miliar, yang diperuntukan untuk membiayai 5 Paket Kegiyatan Penyedia.
 
Namun dari lima paket tetsebut seolah terkesan pihak Sekertariat Lampung Utara seolah dengan sengaja melakukan pemborosan anggaran, pasalnya, keadaan masyarakat merasa kesulitan lantaran Wabah Covid-19 yang saat ini dirasakan masyarakat merasa kesulitan baik keuwangan segi ekonomi, justru Pihak dewan menganggarkan pembelian Mobil yang hanya dapat di rasakan oleh pihak perorangan saja, coba bila mana anggaran yang menghabiskan Rp 2,7 Milyar tersebut digunakan untuk kelangsungan hidup masyarakat disana, pastilah setidaknya mengurangi penderitaan masyarakat Kabulatrn Lampung Utara di masa Pandemi ini.
 
Apa jangan jangan Virus Covid-19 justru dijadikan Kesempatan dalam Kesempitan oleh oknum-oknum Koruptor yang bersarang di sana. Adanya Hal ini tidak sekedar membodohi rakyat Lampung Utara, tapi mereka juga telah mengkadali penegak hukum baik institusi Kepolisian dan Kejaksaan. korupsi yang sangat luar biasa ini dari segi bobot jumlah kerugian negara atas keserakahan para pelakunya.
 
Dari besaran anggaran Rp 2,7 miliar tersebut digunakan oleh Mereka untuk Pembelian :
- 1 unit mobil berjenis Mitsubishi pajero Sport Excecd 4x2 A/T, Rp 495.000.000.-
- 3 unit Mobil (Honda C-RV 1.5 Turbo S.Cut)
Rp 1.434.000.000.-
- 1 unit Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 A/T
Rp 286.000.000.- dan bukan kegiyatan itu saja yang menjadi lahan Korupsi oleh Oknum Sekertariad Dewan, seperti Kegiyatan pembelian Pin Emas DPRD Rp 450.000.000.- yang kuangnya diyakini keaslian kadar karat emasnya. Seolah anggota dewan pun ikut di bodoh bodohi oleh Sekwan Setempat.
 
Adanya hal itu, saat dikonfirmasi kepada Sekertaris dewan (Sekwan) melalui pia Poselnya. Iya mengatakan, silahkan konfirmasi kepada bidangnya, merekalah yang lebih mengetahuinya. Ucapnya.

(Redaksi)