Home Pringsewu Hukum

Permainan Oknum Disdik Pringsewu, Enam Kepsek Pungli Dan Korupsi BOS

151
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Pringsewu - Misteri Keberanian Enam kepala SMP Negeri di Kabupaten Pringsewu, dalam melancarkan aksi dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019, terungkap. Adanya keterlibatan Oknum Dinas Pendidikan setempat adalah dasar awal masalah tersebut terjadi.

Menurut Sumber, Keenam kepala sekolah melakukan Pungutan liar dan korupsi dana BOS, karena dibeking oleh pihak Dinas, ada aliran dana BOS untuk dinas.

“Makanya Ke Enam kepala sekolah berani melakukan prilaku korup tersebut, mereka merasa aman disebabkan dapat perlindungan oleh oknum Dinas Pendidikan Pringsewu," tegas sumber.

Tambah Sumber, Enam kepala sekolah sangat rutin memberikan setoran kepada pihak dinas.

"Setiap pencairan Dana BOS, Ke Enam kepala sekolah pasti langsung memberikan kepada orang kepercayaan pihak Dinas yang juga salah satu Kepala SMP Negeri di Pringsewu," ucapnya.

Sisi lain, Menurut salah satu mantan kepala SMP ,mengatakan, diakhir tahun 2019, kepala sekolah banyak yang dirolling, termasuk dirinya, Jika melihat mekanisme yang ada dalam perrolingan atau pergantian jabatan kepala sekolah yang kemarin, semua menyalahi aturan.

"Iyaa saya kaget kenapa kok saya tiba-tiba diganti padahal saya tidak berbuat apa-apa atau melakukan suatu kesalahan," uturnya.

Lalu dirinya mengutarakan, wajar saja kalau Enam Kepala sekolah itu Korupsi BOS karena ada sesuatu.

"Mungkin kamu sudah tau bang,apa yang terjadi sebenarnya”,katanya didalam via telpon.

Berita Edisi Lalu : Sebanyak Enam Kepala SMP Negeri Dikabupaten Pringsewu, masuk kategori kepala sekolah Karbitan. Baru beberapa bulan menjabat segudang masalah telah tercipta. Mulai dari dugaan Pungutan liar  (Pungli) Hingga Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019.

Menurut data yang ada dimeja redaksi dan pengakuan salah satu Narasumber, menjelaskan, Beberapa bulan lalu, telah terjadi perolingan jabatan kepala sekolah tingkat SMP Negeri di Kabupaten Pringsewu, dimana dalam perrolingan tersebut  tidak wajar karena terkesan sedikit memaksa dan terburu-buru.

“Pada akhirnya, kepala sekolah yang saat ini menjabat melakukan prilaku yang memalukan bahkan kuat dugaan mereka melancarkan aksi Korupsi dana BOS untuk balik modal," ujar sumber.

Masih kata sumber, ke Enam sekolah tersebut ialah, SMP Negeri 1 Pringsewu, SMP Negeri 4 Pringsewu, SMP Negeri 3 Pringsewu, SMP Negeri 1 Pagelaran, SMP Negeri  2 Pringsewu, SMP Negeri 3 Gadingrejo.

“Bayangkan baru menjabat, Enam oknum kepala sekolah mendalangi pungli, mulai dari jual beli buku LKS dengan harga Rp.10.000,-. Hingga pungli UNBK dan yang parah mereka korupsi dana BOS," ucapnya.

Lebih dalam sumber mengutarakan, pergantian kepala sekolah, secara tidak langsung bebenturan dengan turunya kegiatan DAK tahun 2019. Lalu pergantian tersebut banyak melanggar aturan dan ketentuan.

"Seperti ada permainan besar," tuding sumber.

Lanjutnya. Untuk dana BOS yang diterima ke-Enam sekolah diatas mencapai miliaran dan beberapa kegiatan yang terindikasi dugaan  korupsi berikut, datanya, 
1. SMP Negeri 1 Pringsewu : kegiatan Pengembangan Perpustakaan TW III Rp.50.544.000,-. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah TW III Rp.14.573.500 dan TW IV Rp.7.937.500,-.  Kegiatan Pengelolaan sekolah, TW III Rp.42.424.800,-.  TW I Rp.17.483.750,-. Kegiatan evaluasi pembelajaran TW II Rp.41.927.600,-. Dan TW IV Rp.28.669.200,-.  

2. SMP Negeri 4 Pringsewu : Pengembangan Perpustakaan TW II Rp.130.000.000,-.  Pengelolaan sekolah TW III Rp.8.400.000,-. TW IV Rp. 9.400.000,-. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah TW II Rp.12.000.000,-.  Dan TW IV Rp.14.000.000,-. Kegiatan evaluasi pembelajaran TW II Rp. 45.350.000,-.  TW IV Rp.47.850.000,-.

3. SMP Negeri 3 Pringsewu : Pengembangan Perpustakaan TW II    Rp.98.708.200,-. Pengelolaan sekolah TW II Rp.40.550.000,-.  TW IV Rp.37.000.000,-. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah TW I Rp.21.000.000,-. TW II Rp.24.600.000,-. Kegiatan evaluasi pembelajaran TW I Rp.26.000.000,-. TW II Rp.50.745.400,-. 

4. SMP Negeri1 Pagelaran : Pengembangan Perpustakaan TW I Rp.6.855.000,-. TW III Rp.69.172.500,-. Pengelolaan sekolah TW III Rp.47.434.500,-. TW IV Rp,38.790.000,-. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah TW II Rp.54.500.000,-.TW III Rp.33.572.400,-Kegiatan evaluasi pembelajaran TW I Rp.57.026.000 ,-. TW II Rp.86.390.900 ,-.

5. SMP Negeri  2 Pringsewu : Pengembangan Perpustakaan
TW II Rp.164.985.000,-.  Pengelolaan sekolah TW III Rp.45.454.000,-. TW II Rp.38.384.000,-. Kegiatan evaluasi pembelajaran TW I Rp.31.631.000,-. TW II Rp.31.631.000,-.

6. SMP Negeri 3 Gadingrejo : Kegiatan evaluasi pembelajaran TW I Rp.45.524.200,-. TW II Rp.45.524.200,-.  Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa TW II Rp.25.692.800,-. Dan  TW IV Rp.39.472.600,-.

Dari kegiatan yang tertera diatas, hampir keseluruhannya dikorupsi dengan modus mark-up anggaran.

"Sekali melancarkan aksi bisa balik modal langsung” katanya.

Sumber menerangkan, modus korupsi yang dilancarkan para  oknum kepala SMP tersebut hampir sama hanya berbeda kronologisnya, seperti ada yang dibantu oknum bendahara ada juga yang bermain tunggal. Parahnya lagi akibat prilaku korup yang dilakukan secara berjamaah tersebut akhirnya para mental kepala sekolah untuk melancarkan aksi kotor tersebut tidak ragu-ragu padahal sudah jelas apa yang mereka lakukan tersebut telah melanggar hukum yang ada.

“Hampir Enam kepala sekolah itu melakukan korupsi  korupsi kegiatan pengembangan perpustakaan, Dalam kegiatan ini, realisasi yang ada dilapangan tidak relevan dengan anggarannya, sebab kalau dilihat dari keadaan perpustakaan disekolah masing-masing , tidak ada buku baru yang ada hanyalah buku-buku lawas yang sudah dipenuhi dengan debu," ujarnya.

Kembali sumber mengucap, kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Enam sekolah setempat, Dalam kegiatan ini sangat ketara dikorupsi bahkan ada Dua sekolah indikasi pembelian barang yang fiktip. Dalam laporan beli barang tetapi kenyataannya tidak ada yang dibeli, adapun barang baru itu hasil dari siswa iuran untuk merawat Ruang Kelas Belajar (RKB).

EDisi Mendatang Masalah ini akan Terus Dikupas (HADI SYAPUTRA / MUSTAFA)