Home Lampung Utara Hukum

Petinggi Pura-Pura Tidak Tahu, APH Tutup Mata, Korupsi Disdikbud Lampura Menggila

307
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lampura - Masalah korupsi yang mendera Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara memang sudah diluar nalar. Banyak kegiatan maupun anggaran yang semestinya digunakan untuk menunjang jalannya pendidikan disana justru dijadikan lahan objekan untuk mencari keuntungan. Lebih parah dan semakin menjadi, perilaku koruptif itu terkesan dibiarkan dan pihak penegak hukum terkesan tutup mata. 

Persoalan yang paling kentara adalah pengelolaan anggaran dana BOS Afirmasi sebesar Rp6,6 miliar, bagaimana tidak, anggaran yang semestinya digunakan untuk menunjang operasional satuan pendidikan tingkat sekolah, malah dijadikan lahan basah korupsi. 

Dampak daripada korupsi BOS Afirmasi ini jelas bukan hanya menyangkut soal kerugian keuangan negara, tapi juga kepada menurunnya kualitas dan kuantitas mutu pendidikan di Lampung Utara. Yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada menurunya kualitas sumber daya manusia yang ada disana. 

Dampak-dampak buruk tersebut akan terus terjadi bila tidak ada pihak yang coba menghentikan prilaku koruptif para pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara itu. 

Selain dana BOS Afirmasi yang menjadi lahan basah korupsi,  sejumlah kegiatan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp31.132 miliar untuk membiayai 177 kegiatan juga berpotrensi korupsi.

Dalam perjalanan nya, kegiatan yang berpotensi di korupsi antara lain, belanja jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah wilayah yang di pecah menjadi 6 paket penyedia dengan total senilai Rp390 juta. 

Dugaan korupsi pada realisasi kegiatan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara juga menggiring asumsi soal adanya mahar proyek sebesar 10 hingga 20 persen yang di banderol oleh oknum pejabat disana.

ulah oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara  merupakan ancaman serta wabah yang dampaknya sangat merugikan bagi keberlangsungan pembangunan maupun peningkatan mutu pendidikan bagi generasi penerus Bangsa.

Meski selama ini penegakan hukum disana terkesan hidup enggan mati tak Mau, namun masyarakat disana masih meyakini jika para aparat penegak hukum masih memiliki hati nurani untuk segera menindak lanjuti dugaan korupsi yang membahayakan kehidupan bangsa.

Persoalan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara akan terus di kupas mendalam, seperti diketahui pada 2 tahun kebelakang, anggaran yang dihabiskan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara mencapai Rp70.474.519.000 yang bersumber dari APBN dan APBD. Namun semuanya akan dibeberkan pada edisi mendatang. (Red)