Home Lampung Utara Hukum

Plt. Bupati Lampura Dijebak Oknum Korup Dinas PDKP

283
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lampura - Inilah unsur yang disebut Tega dan Rakus. sebab dalam situasi seperti ini permainan menset yang dilakukan ialah bagaimana mengarahkan permasalahan dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk dipertanyakan dengan Plt.Bupati Lampung Utara sehingga muncul asumsi bahwa Plt. Kepala Daerah terlibat. (Pesan para aktifis untuk Plt. Bupati)

Berdasarkan alur cerita, berikut kutipannya. Tabrani salah seorang Kepala Bidang mengatakan dirinya belum ketemu dengan Kepala Dinas jadi belum ada jawaban. 

"Saya belum ketemu kepala dinas, jadi belum ada jawaban," ucapnya.

Dengan adanya jawaban seperti itu. Memperkuat permainan olah pikir yang mereka lakukan sehingga terjadi dilema tersendiri. Timbulnya diam sejenak dan akan bertanya kepada Plt.Kepala Daerah, dengan harapan jawaban yang disampaikan Kepala Daerah justru membela para Oknum Koruptor. sehingga seolah mereka tidak bersalah yang bersalah adalah Kepala Daerah itulah yang dijadikan sudut pandang masyarakat kata para Aktifis.

Salah satu Tokoh masyarakat, yang namanya enggan  disebutkan, ketika diminta keterangan terkait cerita diatas,menjelaskan, ya masalah itu hanya Plt. Bupati yang bisa menjawab sebab diakan Kepala Daerah.

“Bupati mesti ambil sikap,”ujarnya.  

Edisi lalu : Kata tega dan rakus memang sangat layak disematkan Kepada Oknum Koruptor yang diduga bersembunyi dibalik Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara.

Ulasannya. Hasil dari pengakuan sumber, memaparkan,  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 senilai Rp.14.118.000.000,-. Yang diperuntukan untuk pembiayan 25 paket Swakelola milik satuan kerja tersebut terindikasi KKN. modus oknum Koruptor Mark-Up dari setiap kegiatan.

Lanjutnya, dalam menggerogoti dana APBD tersebut, beberapa aturan main diterapkan. Pembagian Kue hasil Korupsi tidak merata. Sesuai dari apa yang dilakukan dan sesuai jabatan.

Bicara tahun 2019 sama saja bicara tentang Koruptor, sebab APBD Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Lampung Utara, dikorupsi," ujarnya.

Masih penjelasan sumber,  25 paket  yang di Mark-Up ialah, Penyediaan jasa surat menyurat Rp.8.490.000,-. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.10.722.826.000,-. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp.25.000.000,-. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp.463.720.000,-. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp.11.857.000,-.
Terusnya, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp.25.000.000,-. Penyediaan alat tulis kantor Rp.35.415.000,-. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.63.776.000,-. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.80.000.000,-. Penyediaan makanan dan minuman Rp.60.000.000,-. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp.100.000.000,-. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Rp.186.395.000,-.

Masih kata mereka, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp.30.000.000,-. Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Rp.56.500.000,-. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp.28.140.000,-. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.196.300.000,-.

Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp.72.000.000,-. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp.46.007.000,-. Penyusunan RKA SKPD dan Renja Rp.58.747.000,-. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase dan Trotoar Rp.286.764.000,-. Operasional Pembangunan Rumah Baru (Backlog) Perumahan Rp.241.348.500,-. Operasional BSPS Reguler Peningkatan Kualitas RTLH Untuk MBR Rp.409.495.500,-. Operasional Pembangunan RTLH Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.532.110.000,-. Fasilitas POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung Utara Rp.298.314.000,-.

Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang Rp.80.629.000,-.

Jika dikalkulasikan keuntungan dari permainan Mark-Up yang diterapkan oknum Korup dikantor tersebut. Hampir sengah anggaran Yang hilang.

"Bayangkan saja antara oknum bawahan dan atasan saling kongkalikong untuk memperkaya diri dengan mereka melakukan Aksi KKN," katanya. (Hadi Syaputra)