Home Pesawaran Hukum

Pramukti Lampung, Desak APH Bongkar Korupsi Proyek BNPB 14 Milyar

282
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Pesawaran - Menanggapi kasus dugaan pelanggaran pada proyek pembangunan tanggul penahan banjir senilai 14 Milyar dari dana hibah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pramukti Lampung mendesak aparat penegak hukum khususnya Kejari Kalianda untuk membongkar dugaan pelanggaran tersebut.

"Harus ditindaklanjuti, temuan BPK terkait kerugian negara ratusan juta rupiah, berapa lama proses pemulangannya, sesuai atau tidak waktunya karena sesuai regulasi ada deadline pemulangan dana tersebut," ujar ketua Pramukti Lampung, Maryadi kepada media ini, Selasa (26/11) via sambungan seluler.

Belum lagi kata dia, ada dugaan dalam Proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi untuk Serah Terima Pertama atau Profesional Hand Over (PHO), diduga tidak sesuai dengan mekanisme.

"Dugaan permainan terkait PHO juga bisa menjadi pintu masuk untuk aparat melakukan penyelidikan, jangan sampai ada permainan dalam proyek besar ini karena proyek ditujukan bagi rakyat menggunakan uang rakyat," kata dia.

"Jika APH bertindak, bisa menjadi kredit poin kinerja aparat dihadapan masyarakat, entah itu dilakukan pihak ketiga ataupun pihak lain," timpal Maryadi.

Diberitakan sebelumnya, bola Panas Akibat dari pengerjaan Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir yang digelontorkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2018 senilai 14 Milyar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang telah merugikan negara ratusan juta rupiah bakal menyentuh Direktur salah satu rekanan.

Demikian di ungkapkan Okta Satria selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir senilai Rp 14 Milyar yang ada di tiga titik tersebut dan dikerjakan oleh tiga perusahaan yaitu PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia, PT Bentang Karisma dan PT Bumi Perkasa Kali Mancur.

"Iya, memang ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek tersebut, dan hari Kamis (14/11/19-red) kemarin, rekanan, saya dan didampingi oleh inspektorat juga sudah di panggil dari Kejaksaan Negeri Kalianda, dan minggu depan juga kami akan dipanggil kembali," jelasnya ketika di konfirmasi diruang kerjanya, Rabu (20/11/19).

Okta Satria mengakui, dari hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada ditemukan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah, namun masih ada satu perusahaan dari PT Bentang Karisma yang belum menyelenggarakan kerugian tersebut.

"Dari nilai seratus juta lebih, pihak rekanan baru mengembalikan sekitar Rp 20 juta, jadi masih ada yang harus mereka selesai, dan saya sudah beberapa kali, memberitahukan kepada pihak PT Bentang Karisma agar segera menyelesaikan nya," ujar Okta.

Sementara itu Fero, selaku Kuasa Direktur PT Bentang Karisma mengakui bahwa pihak nya dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir ada kerugian negara senilai ratusan juta rupiah, namun saat ini pihaknya baru mengembalikan Rp 20 juta.

"Iya benar pak, memang dalam pengerjaan proyek tersebut ada temuan dari BPK, namun baru Rp 20 juta kami kembalikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir yang digelontorkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2018 senilai 14 Milyar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran, dalam pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi juklak dan Juknis, begitu juga dalam Proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi untuk Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over (PHO), diduga tidak sesuai dengan mekanisme.

karena dalam pengerjaan proyek tersebut belum selesai namun dalam PHO nya terkesan ada permainan antara Pihak ketiga dengan Oknum BPBD Kabupaten Pesawaran.
Sehingga disinyalir ada kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah.

Sementara itu Ketua Tim PHO Irwadi yang juga Sekretaris BPBD Kabupaten Pesawaran mengatakan, terkait 
Pembangunan Tanggul Penahan Banjir yang digelontorkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2018 senilai Rp 14 Milyar terkesan tidak memahami pengerjaan proyek tersebut dan menganjurkan agar konfirmasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Memang betul saya Ketua Tim PHO nya, namun silakan Konfirmasi ke Pak Okta selaku PPK," ujarnya, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (11/11/19).

Okta Satria selaku PPK ketika ditanya adanya kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah, dirinya membenarkan dan pihak perusahaan sudah di panggil Kejaksaan.

"Ya benar, ada kerugian negara hasil dari temuan BPK yang nilai nya, ratusan juta rupiah, namun senilai Rp 108 juta sudah dipulangkan, sisanya Rp 112 juta belum, dan masalah itu sudah dipanggil aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Kalianda, kami sipatnya hanya mendampingi," ucapnya.(Ismail)