Home Pesawaran Hukum

Proyek BPBD Pesawaran Senilai Rp 14 M, Diduga Bermasalah, Bakal Berujung Dipenegak Hukum

709
0
SHARE
Ketua Tim PHO Irwadi yang juga Sekretaris BPBD Kabupaten Pesawaran

Temukan Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Handalnews.id, Pesawaran - Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir yang digelontorkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2018 senilai 14 Milyar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung diduga bermasalah dan bakal berujung dipenegak hukum.

Pasalnya selain dalam pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi juklak dan Juknis, Proyek tersebut juga diduga dalam Proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi untuk Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over (PHO), tidak sesuai dengan mekanisme.

karena dalam pengerjaan proyek tersebut belum selesai namun dalam PHO nya terkesan ada permainan antara Pihak ketiga dengan Oknum BPBD Kabupaten Pesawaran.
Sehingga disinyalir ada kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah.

Sementara itu Ketua Tim PHO Irwadi yang juga Sekretaris BPBD Kabupaten Pesawaran mengatakan, terkait 
Pembangunan Tanggul Penahan Banjir yang digelontorkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2018 senilai Rp 14 Milyar terkesan tidak memahami pengerjaan proyek tersebut dan menganjurkan agar konfirmasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Memang betul saya Ketua Tim PHO nya, namun silakan Konfirmasi ke Pak Okta selaku PPK," ujarnya, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (11/11/19).

Di tempat yang sama Okta Satria selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir senilai Rp 14 Milyar yang ada di tiga titik tersebut dan dikerjakan oleh tiga perusahaan yaitu PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia, PT Bentang Karisma dan PT Bumi Perkasa Kali Mancur.

"Iya semua nya Rp 14 Milyar untuk di tiga titik, Di Padang Manis, Kota Dalam dan Baturaja, dan dikerjakan oleh tiga Perusahaan," jelasnya.

Namun ketika ditanya adanya kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah, dirinya membenarkan dan pihak perusahaan sudah di panggil Kejaksaan.

"Ya benar, ada kerugian negara hasil dari temuan BPK yang nilai nya, ratusan juta rupiah, namun senilai Rp 108 juta sudah dipulangkan, sisanya Rp 112 juta belum, dan masalah itu sudah dipanggil aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Kalianda, kami sipatnya hanya mendampingi," ucapnya.   (Ismail)