Home Lampung Barat Hukum

Publik Berharap Masalah KKN BOS Dan DAK SMK Negeri 1 Liwa Diproses Secara Hukum

126
0
SHARE
Foto: dok Handalnews.id / Ilustrasi

Handalnews.id (LIWA)
Berbondong-bondong Publik/orang ramai menyampaikan harapan agar masalah dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 yang terjadi di SMK Negeri 1 Liwa,Kabupaten Lampung Barat. dapat diproses secara Hukum.
 
 
Harapan diatas, publik sampaikan ke Tim Handal Lampung. melalui pesan singkat dan via telpon. Rata-rata mereka menyampaikan, masalah KKN di SMK Negeri 1 Liwa, harus di proses secara Hukum. "Kami membaca pemberitaannya. Disitu disebutkan dengan jelas bahwa aktor dibalik masalah KKN tersebut adalah Yusuf selaku Kepala Sekolah. Artinya sudah jelas siapa yang bersalah,maka dari itu kami meminta agar masalah KKN tersebut dapat di proses secara Hukum yang berlaku di NKRI",serentak ucapan publik.
 
 
Berita Edisi Lalu : Perlu diketahui halayak ramai, telah terjadi dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara merajalela terkait kucuran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 dan dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 senilai Rp.673.617.360. milik SMK Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Ironisnya Yusuf selaku Kepala Sekolah adalah aktor dibalik masalah tersebut.
 
 
Menurut Pengakuan Narasumber, mengutarakan, kucuran dana BOS Tahun 2019 di SMK Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat di korupsi. Ada pun kegiatan yang sangat jelas di Korupsi diantaranya, Triwulan I Rp.311.680.000/ 974 Siswa:
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 142.919.000, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 68.049.000, Pengelolaan Sekolah 40.106.000, Langganan Daya dan Jasa 11.496.000, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah 16.922.500, Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan 32.187.500, Total Penggunaan 311.680.000.
– Triwulan II: Rp. 623.360.000/ 974 Siswa.
 
 
Sumber juga memaparkan, selain dana BOS yang dikorupsi terdapat juga masalah Dana Alokasi khusus (DAK) tahun 2019 senilai Rp.673.617.360, Dimana dalam realisasi kegiatan tersebut sarat akan tindakan KKN. Hasil kegiatan yang dilaksanakan tidak mengacu kepada Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
 
 
Perlu diketahui, Realisasi kegiatan DAK tersebut, untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS).
“Lihat dari pengerjaan pondasinya saja sudah melenceng dari aturan, kedalaman galian pondasi hanya kisaran 10-15 cm dari permukaan tanah padahal kita ketahui wilayah Lampung Barat masuk dalam zona rawan gempa, yang mana pembuatan pondasinya mesti kokoh, galian kedalamannya harus 80 cm dari permukaan tanah,” katanya.
 
 
Lanjut sumber, menambahkan,batu untuk pembuatan pondasinya tidak sesuai standar PU sebab menggunakan batu warna-warni.
“Dari pembuatan pondasinya saja sudah banyak kecurangan yang dilakukan dengan memakai bahan bangunan yang kualitasnya buruk,” tegasnya.
 
 
Lebih lanjut sumber berkata, pasir yang di gunakan untuk pembangunan pondasi nya dan akan di rencanakan sampai akhir menggunakan pasir campur tanah. Komposisi adukan pasir dan semen tidak masuk nalar sebab adukannya memakai 1 banding 1 yaitu satu sak semen dan satu grobak.
Selain itu, sumber berkata kegiatan swakelola tersebut seperti sudah di rencanakan untuk di korupsi pasalnya bahan matrial yang sudah di pesan ditoko. Akan memakai kualitas rendah contoh rangka baja yang nantinya memakai tipe multiroof dan lain-lainya.
 
 
Tunggu Edisi Mendatang. 
(Hadi Syaputra)