Home Lampung Selatan Hukum

Puluhan Wali Murid Keluhkan Pungli Di SMK Negeri 1 Natar

101
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lamsel - Puluhan wali murid mengeluhkan adanya pungutan liar (Pungli) di SMK Negeri 1 Natar dengan dalih untuk pelaksanaan ujian komputer bagi siswa kelas 12.

Menurut salah satu wali murid yang mengeluhkan adanya penarikan dana untuk ujian komputer, dimana setiap siswa dipungut dana sebesar Rp.120.000,-. tapi sampai waktunya. pelaksaan ujian tidak dilaksanakan sedangkan dana yang sudah diberikan tersebut tidak dikembalikan. Anehnya ketika ditanya oleh wali murid justru pihak sekolah mengatakan ujian tidak dilaksanakan karena sedang covid 19. 

“Kami memberikan uang sebesar Rp 120.000 kepada oknum di SMKN 1 Natar untuk ujian komputer, namun ujian tidak dilaksanakan, setelah kami tanyakan dana nya, pihak sekolah justru menjawab dengan adanya Covid-19, hingga sampai saat anak kami lulus tidak ada pengembalian dana tersebut," keluhnya.

Dia juga menambahkan, pembayaran uang komite Rp.600.000,-. SPP perbulan Rp.150.000,-. Lalu ada juga uang perpisahan sebesar Rp.200.000.

"Perpisahan siswa tidak ada, tapi uang itu tidak dikembalikan oleh pihak sekolah. Jadi jika dihitung selain uang yang untuk ujian komputer sebesar Rp.120.000,- ada juga dana perpisahan Rp.200.000,-. Jadi totalnya Rp 320.000, yang tidak dikembalikan," sebutnya.

Dia juga mengungkapkan untuk mengurus keperluan biaya sekolah anaknya sudah banyak dana yang dikeluarkan.

"Pokoknya habis dana sekitar Rp.3000.000,-. Untuk nguruskan anak saya hingga lulus, Sedangkan dana untuk sekolah itu dapat saya pinjam," tegasnya.

Lain sisi, menurut Hadi Syaputra selaku Sekjen Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grak) ketika ditemui dikediamannya, mengecam keras akan tindakan oknum yang ada di SMKN 1 Natar. pendidikan jangan dinodai dengan tingkah-tingkah yang memalukan seperti  hal di atas. Kalau itu di biarkan, maka dipastikan kemunduran mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dia berharap kepada inspektorat maupun aparat penegak hukum agar mengusut permasalahan yang ada di SMK Negeri 1 Natar.

"Saya berjanji jika masalah ini tidak akan dibiarkan, saya akan mengambil sikap, untuk melaporkan secara resmi kepada pihak-pihak yang berwenang agar cepat di proses," tegasnya. 

Selain itu, hadi mengatakan jika dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum SMKN 1 Natar sudah melanggar Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dan dapat dihukum pidana berdasarkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.
Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

"Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran mal administrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan," ucapnya.

Hingga berita ini dilansir, pihak SMK Negeri 1 Natar belum dapat dikonfirmasi.  (Red)