Home Lampung Selatan Hukum

Pungli Rp1.500 K3s Kecamatan Natar, Tumbur Perpres No 87 Tahun 2016

174
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lamsel - Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Parwito, Diduga melanggar Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar. Pasalnya, menurut pengakuan sumber mengatakan jika Ketua K3S diduga memotong anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.500 persiswa penerima bantuan.

Peyetoran tersebut diwajibkan kepada seluruh Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta yang ada di Kecamatan Natar.
Dia menduga Pungutan liar yang terjadi sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2019.

"Menurut saya ini sudah masuk dalam delik pungli, sesuai dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016," ujar sumber yang mewanti agar namanya tidak dipublikasikan. 

Sumber menyebutkan, dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan Organisasi K3S.

"Apa pun tujuannya jika melawan hukum ya tetap saja salah," kata sumber kembali. 

Perlu diketahui, menurut data yang dimiliki, terdapat kurang lebih 16.691 peserta didik yang terbagi menjadi 59 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta. Jika dikalkulasikan kisaran dana yang berhasil terkumpul per-pencairan dana BOS sebesar Rp25.036.500.

Dilain sisi, Menurut salah satu aktivis peduli pendidikan Provinsi Lampung, ketika diminta berkomentar terkait dugaan Pungli tersebut mengatakan, tujuan utama dikucurkanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk mengentaskan wajib blajar 9 tahun.

Dengan adanya dana bantuan tersebut maka siswa seperti SD/SMP Negeri digratiskan dalam bentuk biyaya apa saja, Dana BOS yang diterima oleh tiap- tiap sekolah sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sekolah masing- masing.

Menurutnya, Apabila terjadi tindakan pemotongan anggaran/pungutan liar dana BOS bisa berdampak pada buruknya laju pendidikan. Dan tindakan seperti ini sudah sangat melanggar hukum.

"Dunia pendidikan khususnya yang ada di Provinsi Lampung dapat sangat tercoreng dengan tindakan yang melanggar hukum seperti itu," pungkasnya.  (Rizal)