Home Tanggamus Hukum

Pungli SMAN 1 Muhammadiyah Kota Agung Mencapai Babak Final

768
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Tanggamus - Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di SMA 1 Muhammadiyah Kota Agung yang melibatkan mardiana selaku kepala sekolah, Kini mulai mencapai babak final. 

Ketika dikonfirmasi, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung, melalui sekertaris Eksekutifnya mengatakan jika pihaknya telah melakukan pleno dan telah membahas dugaan pungutan liar yang terjadi di SMA 1 Muhammadiyah Kota Agung.

“Mengenai permasalahan pungutan liar yang terjadi di SMA 1 Kota Agung, sudah kami plenokan secara online karena terkendala situasi dan kondisi saat ini. sesuai dengan apa yang saya sampaikan tempo hari. Ketua menyampaikan, permasalahan ini cukup urgent jadi memang mesti cepat di pleno” katanya.

Lebih lanjut ia menerangkan, setelah dilakukan pleno sesuai dengan prosedur, berkas perkara dugaan Pungutan Liar telah yang melibatkan mardiana kini telah di limpahkan ketua, kepada Majelis Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) dan ditangani oleh Dr. Undang Rasyidin agar segera di evaluasi. 

“Setelah di evaluasi, apabila terbukti tentu akan ada sanksinya. Ya pastinya sesuai dengan Prosedur dan aturan yang ada, apabila terjadi kesalah pahaman tetap akan kita luruskan dan tetap di evaluasi. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi mis komunikasi yang akan menciderai misi suci Muhammadiyah” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, oknum Kepala SMA 1 Muhammadiyah Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Mardiana, Diduga melakukan aksi pungutan liar kepada peserta didik yang telah menyelesaikan studi, dengan membebankan biaya penebusan ijazah.

Dari keterangan sumber koran ini disebutkan jika oknum kepala sekolah tersebut mengintruksikan  secara langsung kepada para siswanya agar memberikan sejumlah dana untuk menebus ijazah mereka. 

“Kita disampaikan oleh kepala sekolah jika ambil ijazah harus bayar. Teman-teman sebagian sudah mengambil ijazah, tapi saya belum karena belum bisa membayar iurannya,” ungkapnya.

Selain itu ketika di konfirmasi oleh salah satu wali murid Mardiana mengatakan, ijazah tidak bisa di ambil jika belum menyelesaikan urusan secara administrasi. 

Dia juga mengatakan untuk membayar uang pengambilan ijazah itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, hal itu diputuskan secara sepihak oleh sekolahnya, tanpa melakukan rapat terlebih dahulu dengan orang tua wali. 

“Anak kami menyampaikan  harus membayar, tidak tau untuk apa. Kalau tidak bayar, ijazah tidak bisa diambil. Saya juga sudah telpon kepala sekolah secara langsung dan mengeluhkan hal tersebut, tapi kepala sekolah mengatakan jika ingin mengambil ijazah ya mesti menyelesaikan administrasinya. Saya juga memiliki bukti rekaman percakapannya,“ ujarnya.

Lebih lanjut sumber mengatakan, jika mereka merasa sangat terbebani dengan pungutan tersebut, apalagi sebagian mereka berasal dari kalangan menengah kebawah.  

Jika memang hal tersebut menyalahi aturan dia selaku orang tua murid berharap untuk ada proses hukumnya. 

Sementara itu Mardiana ketika di konfirmasi via telpon, Mardiana cenderung buang badan dan tidak memberikan statemen apapun terkait hal tersebut. (Red)