Home Lampung Utara Hukum

Rp29,9 M Dikorupsi, APH Jangan Tutup Mata

184
0
SHARE
Foto dok: ilustrasi HandalNews

KOTABUMI (HandalNews) Ketua Komunitas Masyarakat (KOMA) Lampung, Andhika Putra, mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara untuk mengusut dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) realisasi proyek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) tahun anggaran 2021 yang menghabiskan anggaran APBD Lampung Utara sebesar Rp29.912 miliar.

 
Andhika menyebutkan jika sesuai Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor R-27/AIF.2.112001 
tertanggal 23 Februari 2001 tentang Kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan ketentuan lain yang berlaku, dimana dalam melaksanakan penyidikan Polri harus koordinasi dengan Kejaksaan sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu yang menentukan penyidikan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bagi Andhika, sebagaimana motto Disperkim Lampura yang akan terwujudnya pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berkembang dan berkelanjutan, serta tata kelola dan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan berkeadilan, namun diakibatkan segelintir orang yang tamak dan haus akan harta berdampak kepada tidak akan terwujudnya kesejahtraan hidup masyarakat disana.

Dari hasil analisa yang dilakukan pihaknya, Andhika meneruskan, sejumlah dokumen APBD Lampung Utara tahun anggaran 2021 milik Disperkim Lampura, ditemukan adanya indikasi KKN dalam pelaksanaan kegiatan hingga pungli setoran yang berkisar antara 20 hingga 25 persen dari nilai pagu yang sampai sekarang belum tersentuh sama sekali oleh institusi penegak hukum.

Meski telah beberapa kali dieksposes oleh pihak media cetak maupun online, namun tetap saja dugaan KKN Disperkim Lampura proses hukumnya masih belum berjalan. “Padahal ketika terjadi suatu pemberitaan yang begitu massif terhadap dugaan KKN pada suatu instansi pemerintahan, seharusnya APH berinisiatif untuk memulai pengusutan, bukannya malah diam dan pura-pura tidak tahu,” ujar Andhika kepada awak media ini.

Seperti diketahui, Disperkim Lampura untuk tahun anggaran 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp29.912 miliar untuk membiayai 113 paket proyek. Dari sekian banyak kegiatan itu, yang terindikasi KKN adalah kegiatan jasa konsultansi pengawasan pembangunan drainase/gorong-gorong senilai Rp94.445.000; Pengawasan pembangunan drainase/gorong-gorong Rp94.445.000; Belanja modal pagar dinas Rp130.800.000.

Selain itu, terdapat juga indikasi mark-up anggaran untuk realisasi 25 paket proyek pembuatan drainase/gorong-gorong yang setiap paketnya menelan biaya sampai Rp191 juta dengan total anggaran keseluruhan 25 paket tersebut mencapai Rp4,7 miliar.

Tidak berhenti disana, indikasi KKN Disperkim Lampura juga terus menjelajah hingga realisasi kegiatan bantuan sosial uang untuk pembangunan 63 paket proyek SPALD-S yang tersebar di 23 kecamatan 247 desa/kelurahan dengan total nilai anggaran keseluruhan mencapai Rp23.365 miliar.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait dugaan KKN tersebut, Kepala Disperkim Lampura, Erwin Syahputra, S.T.,M.M., mengatakan jika keseluruhan paket di satuan kerjanya ada 25 paket dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) yang dapat dilihat dan diakses masyarakat.

“Kami bertekad menjalankan amanah dengan semangat baru reformasi birokrasi, anggaran drainase dan konsultan prencanaan dan pengawan kurang lebih Rp5 M, untuk lebih detailnya silahkan datang ke dinas kami dan menemui Kabid Permukiman, ada banyak kegiatan yang sifatnya swakelola melalui desa dan kelurahan berupa kegiatan SPAM dan sanitasi yang bersumber dari DAK,” ujarnya. 

Ditambahkan, ada kegiatan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang sering disebut BSPS atau bedah rumah yang semuanya swakelola oleh penerima hibah yaitu masyarakat, bersumber dari dana DAU, DAK, APBN dan APBD Provinsi Lampung dan semua dikerjakan masyarakat penerima bantuan,” tutupnya. (Red)