Home Lampung Barat Hukum

Sekda Lambar Dikadali, 3 Bagian Sekretariat Lancarkan Aksi KKN

376
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lambar - Para oknum koruptor yang ada di tiga Bagian Sekretariat Kabupaten Lampung Barat, berhasil mengkadali/mengecoh Akmal Abdul Nasir selaku sekda setempat. aksi Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum koruptor mengakibatkan Negara merugi miliaran Rupiah. Dengan  modus Setoran proyek dan Mark-up.

Menurut Narasumber dan data yang ada dimeja Redaksi HANDAL, menjelaskan, pada tahun 2018-2019, Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) milik Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bagian Perlengkapan Dan Bagian Tata pemerintahan (Tapem) Kabupaten Lampung Barat dikorupsi.

“Sebanyak 36 paket penyedia dan swakelola yang dikucurkan untuk tiga bagian tersebut dikorupsi dengan cara menggelembungkan nominal anggaran dan meminta setoran proyek kepada pihak ke-3," paparnya.

Lebih jauh, sumber mengungkapkan dari 36 paket yang dikorupsi nilainya mencapai Rp.14.848.973.000,-. Pola korupsi yang diterapkan oleh oknum koruptor dibagian masing-masing serupa tapi tak sama.

"Akibat perilaku koruptif yang dilakukan oknum koruptor berdampak pada realisasi kegiatan yang tidak mengacu kepada Rancangan Anggaran Biaya," ujarnya.

Dimana indikasi setoran 20 persen ikut mewarnai kasak-kusuk setiap paket seperti Makan Minum MTQ Tingkat Kabupaten tahun 2018 sebesar Rp520.823.500,-  kuat dugaan pelaksanaan tender hanya sebuah formalitas sebab dari tahun ketahun Rumah makan Ojolali selalu menjadi pemenang dan Hardi selaku pelaksana diduga sebelumnya telah memberikan upeti kepada oknum koruptor dibagian kesra diperparah didalam RAB 1 Nasi kotak semestinya Rp.25.000 tetapi realisasinya 1 Nasi kotak Rp.16.500.

“Kalau seharusnya 1 ekor ayam dipotong menjadi 8 bagian tetapi disulap oleh Nardi menjadi 15 potong, karena Nardi sudah setor sehingga cara Nardi untuk mendapatkan keuntungan terpaksa mengorbankan realisasi kegiatan. sehingga realisasinya tidak relevan dengan nominal yang dianggarkan," katanya.

Lalu makan minum pengajian tahunan Rp.219.000.000,- tahun 2018 yang semestinya nasi kotak tapi dibuat prasmanan agar lebih hemat. Sama halnya untuk 8 paket lainnya di Bagian Kesra.

Lebih dalam, permainan Bagian Tata pemerintahan,modus Mark-up, seperti kegiatan pengadaan tunggu/ tanda batas tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000.

Pasalnya, pembuatan patok yang dihasilkan tidak relevan dengan besaran anggaran yang ada, sebab untuk 1 patok menghabiskan biaya sebesar Rp.5.000.000,- jika dilihat secara kasat mata, anggaran pembuatan patok tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp.2 juta. Jumlah patok keseluruhan sebanyak 25 patok.

“Logikanya, anggaran 5 juta, jika dibelikan bahan material untuk pembuatan 1 patok, maka patok yang dihasilkan bisa sebesar tugu pembatas pekon,” jelasnya.

Mark-Up juga terjadi pada kegiatan pengadaan prasasti tahun 2019 senilai Rp.90.000.000. Sebanyak 9 paket lainya dikorupsi sebab realisasinya tidak relevan dengan anggaran yang dikucurkan.

Begitu juga untuk Bagian Perlengkapan, Kegiatan pengadaan springbed tahun 2019 Rp.330.000.000,- dimana kegiatan ini semestinya dibelikan type 1 merk king koil tetapi realisasinya type 2 king koil dimana selisih harga barang yang diadakan sangat jauh berbeda.
Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas bupati  dan wakil bupati Rp.1.670.000.000,- terindikasi kuat adanya setoran pihak ke-3 sebesar 20 persen. Artinya untuk setorannya sebesar Rp.334.000.000,-. “dari tahun ketahun kegiatan ini selalu diadakan dan yang menjadi pertannya barang-barang kegiatan tahun-tahun sebelumnya kemana sebab itu asset Negara, kalaupun dilelang pasti ada pemberitahuan agar transparan,”.
Sama halnya juga dengan paket-paket lainnya.

Hingga berita ini dilansir ketiga kepala bagian belum bisa dihubungi.

Edisi mendatang permasalahan ini akan terus di fublikasikan.  (Hadi.S)