Home Tanggamus Hukum

Sekretariat DPRD Tanggamus Terindikasi KKN

542
0
SHARE
Foto dok: HandalNews.id

Duit Koran Juga Kena Sunat 

HandalNews.id
, TANGGAMUS –
Pengelolaan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus tahun 2021 penuh selubung muslihat dan aksi tipu-tipu. Nominal anggaran yang mencapai Rp58,146 miliar yang seharusnya digunakan untuk membiayai 492 paket kegiatan justru menjadi lahan empuk bagi para oknum disana dalam menumpuk pundi-pundi kekayaan.     
 
Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Provinsi Lampung, Chaidir, menilai jika indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Tanggamus paling kentara dalam anggaran publikasi media massa. 
 
Dikatakan Chaidir, dari hasil analisis yang dilakukan pihaknya terhadap sejumlah dokumen APBD Tanggamus tahun anggaran 2021, APBD Perubahan 2021, serta dokumen perundang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) ditemukan adanya indikasi penggelembungan (mark-up-red) yang berpotensi merugikan keuangan Negara mencapai ratusan juta hingga miliaran Rupiah.
 
Namun apa yang terjadi pada anggaran belanja dan langganan koran harian maupun mingguan justru di pecah menjadi 16 paket kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp7,0 miliar.
 
Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi kepada para awak media yang menjalin kerjasama agar selalu mengikuti instruksi dari para oknum Sekretariat DPRD Tanggamus dan jika berani menolak maka hubungan kerjasama akan dibatalkan alias digugurkan.
 
Pada saat penagihan pencairan, para oknum wartawan hanya diperintahkan mengecap BKP kosong saja, dimana para oknum di Sekertariat DPRD Tanggamus yang akan mengisinya dengan nominal angka yang selalu menjadi misteri.
 
Chaidir berharap agar pihak Inspektorat Tanggamus, BPK dan Aparat Penegak Hukum dapat melakukan audit terhadap realisasi anggaran dimaksud untuk membuktikan adakah indikasi permainan anggaran publikasi yang dikelola oleh Sekertariat DPRD Tanggamus Tahun 2021 yang menelan anggaran hingga Rp7.036.800. 000.
 
“Untuk membuktikan kebenaran dugaan penyunatan anggaran, aparat harus turun melakukan audit, nanti bisa terlihat apa saja media yang mendapat kerjasama publikasi, apakah media tersebut layak atau jangan-jangan hanya sebagai cara untuk menarik anggaran,” urainya. 
 
Persoalan ini ini akan terus di kupas secara mendalam pada edisi mendatang. (Red)