Home Tulang Bawang Hukum

Selain Perjalanan Dinas, Anggaran Swakelola 43 Milyar Terindikasi KKN

112
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Amarah Fatoni Hanya Alasan Tutupi Belang

Handalnews.id, Tuba - Ternyata amarah Hi. Fatoni, S.Kep.,M.M selaku Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang, Provinsi Lampung, saat dikonfirmasi permasalahan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang menelan APBD 2019 senilai Rp2,695 Miliar, dimaknai sebagai alasan untuk menutupi belang.

Terbongkarnya permasalahan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Mega anggaran swakelola senilai  Rp.43.572.000.000,-. Milik instansi setempat, menjadi bukti hal diatas.

Berdasarkan pengakuan Narasumber, menjelaskan, tahun 2019 pihak Dinas Kesehatan Tulang Bawang mendapatkan kucuran APBD untuk 173 paket kegiatan Swakelola senilai Rp.43.572.000.000.

“Marah itu hanya ekting saja dari Fatoni untuk menutupi permasalahan Korupsi dana APBD paket swakelola. Perjalanan Dinas sampai miliaran lalu tidak puas paket swakelola ikut di Korupsi," katanya.

Sebelumnya dikonfirmasi Fatoni Mendadak Naik Pitam terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang menelan APBD 2019 senilai Rp2,695 Miliar.

Dengan mengantongi bukti dari pengeluaran kegiatan dan pengakuan narasumber pada tahun 2019 pihak Dinas Kesehatan Tulang Bawang menganggarkan kegiatan perjalanan Dinas senilai Rp.2,695 Miliar Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana dari kegiatan tersebut dikorupsi. Adanya Laporan SPJ palsu jadi bukti kebenarannya.

Kata sumber, mengungkapkan, tahun 2019, kegiatan perjalanan Dinas Dalam dan luar daerah Dinas Kesehatan yang menelan anggaran miliaran tersebut dikorupsi dengan modus Mark-Up dan diperparah adanya Dugaan laporan palsu perjalanan Dinas.

"Beberapa oknum dinas setempat berpura-pura melakukan perjalanan dinas padahal tidak melakukannya. untuk pelaporannya oknum koruptor itu membuat laporan palsu dengan cara menggandakan data seperti untuk penginapan, makan dan minum, transportasi dan lain-lain, datanya didapat dari perjalanan sebelumnya," ujar sumber.

Perlu diketahui, pelaksanaannya tidak mengacu pada keputusan Bupati Tulang Bawang nomor B/229/VI.2/HK/TB/ 2018 tentang standar harga satuan barang/jasa dan standar biaya tahun anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Lingkup Pemkab Tuba.

Dalam keputusan Bupati Tuba tersebut salah satunya menguraikan terkait standar satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakansecara perseorangan dan/ atau secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam batas wilayah kabupaten Tulang Bawang.

Kemudian, perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan uang harian tanpa biaya penginapan. Uang harian dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Selama melakukan perjalanan dinas dalam daerah, kepala daerah/ wakil kepala daerah/ pimpinan DPRD dan Sekretaris daerah/ anggota DPRD dapat diberikan uang representasi masing-masing Rp125 ribu dan Rp75 ribu per Orang/ hari (OH).

Rincian uang harian perjalanan dinas dalam daerah wilayah 1: Bupati/ Wabup/ Pimpinan DPRD Rp275 ribu/ OH, Anggota DPRD Rp275 ribu/ OH, PNS Gol VI Rp275 ribu/ OH, PNS Gol III Rp260 ribu/ OH, PNS Gol II Rp200 ribu/ OH, PNS Gol I Rp175 ribu/ OH.
Sedangkan untuk wilayah II: Bupati/ Wabup/ Pimpinan DPRD Rp300 ribu/ OH, Anggota DPRD Rp300 ribu/ OH, PNS Gol VI Rp300 ribu/ OH, PNS Gol III Rp275 ribu/ OH, PNS Gol II Rp250 ribu/ OH, PNS Gol I Rp225 ribu/ OH.

Sementara, diketahui berdasarkan data dari berbagai sumber, anggaran perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah pada tahun 2019 sebanyak 53 paket kegiatan dengan jumlah keseluruhan nilai pagu mencapai Rp2,695 miliar terindikasi banyak terjadi dugaan mark-up dan korupsi.  (HADI SYAPUTRA)