Home Lampung Tengah Umum

Selama Mengelola Pasar BJP, PT. PJB Mengaku Merugi

118
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Tengah - Selama mengelola Pasar Daerah (PD) Bandarjaya Plaza (BJP), pihak pengembang dan pengelola PT. Pandu Jaya Buana (PT. PJB), mengaku selalu merugi. 

"Secara hitung-hitungan, kami ini selalu rugi, karena setoran ke Pemda terlalu tinggi. Terutama sejak tahun 2020 lalu, sementara jumlah pedagang terus berkurang, ditambah lagi daya beli masyarakat yang rendah," kata Manager PT. PJB, Hendri Sumarlin, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/1/2021). 

Ditambahkannya, setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 lalu, naik sebesar Rp125 perbulan. Hanya ada kebijakan sedikit dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng), yang memberikan keringanan setoran sebesar 50 persen, selama masa pandemi Corona. 

Kebijakan keringanan setoran tersebut, imbuh Hendri, diberikan hanya selama tiga bulan, yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember 2020. Sementara untuk tahun 2021 ini belum diketahui, apakah keringanan tersebut masih diberikan atau tidak, ia mengaku belum mengetahuinya. 

"Wah berat, selain jumlah pedagang yang setiap waktu menurun, daya beli masyarakat juga berkurang, terutama selama masa pandemi Corona ini. Untungnya, kami diberikan potongan harga dari jumlah setoran, sebesar 50 persen. Untuk tahun 2021 ini kami belum tahu," jelasnya. 

Masih kata Hendri, jumlah pedagang los dan toko yang aktif berdagang, diperkirakan sekitar 800 pedagang, sementara jumlah los dan toko disana sebanyak 1.742 lokasi. Artinya, dari jumlah tersebut, los dan toko yang terisi hanya sekitar 40 persen. 

Selain kewajiban PAD yang harus dibayar setiap bulan, pihak perusahaan juga mengeluarkan anggaran untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebesar Rp117 juta pertahun. 

Selain itu, imbuh Hendri lagi, ada juga tanggung jawab PT. PJB, yang harus disetor ke Kas Daerah, yaitu sebesar Rp 200 juta pertahun, yang dibayarkan setiap akhir tahun (bulan Desember). 

"Selain dari setoran wajib berupa PAD, yang harus dibayar setiap bulan, ada juga PBB, dan ditambah lagi dengan setoran ahir tahun sebesar Rp200 juta," jelas Hendri. 

Mengenai dana yang disetor ahir tahun sebesar Rp200 juta, Hendri mengaku tidak tahu, dana tersebut uang apa. Namun untuk mempertanyakan hal tersebut, dirinya mengaku tidak ada kewenangan mempertanyakannya. (Gun)