Home Pringsewu Hukum

Setdakab Pringsewu Rawan KKN Integritas Sujadi Dipertanyakan

219
0
SHARE
Bupati Pringsewu Sujadi

Handalnews.id, Pringsewu - Integritas Bupati Pringsewu dalam keseriusannya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sepertinya hanya sebatas retorika dalam bayang angan-angan tak pasti. Skandal KKN dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara tidak langsung menampar wajah Sujadi sebagai kepala daerah.
 
Seperti diketahui, jajaran Setdakab Pringsewu tengah diterpa dugaan KKN 10 paket proyek senilai Rp2.879.000.000 yang bersumber dari APBD tahun 2018-2019.
 
Ketua LSM Generasi Bangsa Bebas Korupsi, Harpandi, mengatakan jika dugaan KKN Setdakab Pringsewu semestinya mendapat perhatian khusus dari Bupati Pringsewu, karena selain lingkupnya yang berada di bawah monitor bupati juga indikasi nilai kerugian Negara yang mencapai miliaran Rupiah.
 
“Sebagai kepala daerah, Bupati Pringsewu pasti tahu bagaimana fakta integritas bersama KPK soal pemberantasan korupsi yang sudah disepakati, maka dia harus ambil sikap dalam urusan ini. Jangan Cuma diam dan pura-pura nggak tahu. Jika terbukti, segara ambil keputusan untuk diteruskan kepada penegak hukum,” tukasnya kepada media ini, Sabtu (19/10/19).
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu berikut segenap jajarannya sepakat untuk bungkam terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 10 paket proyek milik Setdakab setempat.
 
Seperti dikomando para kepala bagian di Setdakab Pringsewu kompak untuk pura-pura bisu dan pura-pura tidak tahu.   
Padahal dalam realisasi 10 paket proyek yang bersumber dari APBD Pringsewu tahun anggaran 2018-2019 juga diwarnai dengan modus mark-up dan permainan setoran proyek sebesar 20 persen yang diberikan pihak ketiga kepada oknum koruptor yang ada disana.
 
Dari keterangan narasumber diketahui jika 10 paket proyek tersebut ialah kegiatan belanja peralatan rumah tangga/dapur dan alat makan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2019 sebesar Rp200.000.000; Kegiatan belanja modal pengadaan tirai jendela Setdakab Pringsewu tahun 2019 sebesar Rp187.000.000; Kegiatan belanja modal pengadaan kursi tamu bermotif bambu ruang wakil bupati tahun anggaran 2019 sebesar Rp60.000.000.
 
Kegiatan belanja jasa transportasi dan akomodasi haji/umroh tahun 2019 senilai Rp600.000.000; Kegiatan belanja sewa dekorasi tahun 2019 sebesar Rp90.000.000; Kegiatan belanja sewa pakaian adat/tradisional tahun 2019 sebesar Rp90.000.000; Kegiatan belanja sewa tenda tahun 2019 sebesar Rp200.000.000.
 
Kegiatan belanja bahan pameran tahun 2019 sebesar Rp72.000.000 dan kegiatan belanja jasa trasnportasi dan akomodasi haji/umroh tahun 2018 sebesar Rp900.000.000 lalu kegiatan belanja jasa transportasi dan akomodasi wisata religi tahun anggaran 2018 sebesar Rp480.000.000.
 
“Dari 10 kegiatan itu, oknum koruptor yang ada di Setdakab Pringsewu diduga meraup keuntungan yang sangat fantastis, bayangkan saja modus korupsinya mark-up atau penggelembungan dan meminta fee proyek ke pihak ketiga bila hendak mendapatkan paket kegiatan,” kata sumber.
 
Sumber juga berkata bahwa pada tahun 2018 kegiatan belanja jasa trasnportasi dan akomodasi haji/umroh yang menelan anggaran sebesar Rp900.000.000, dimana 30 orang diberangkatkan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp780.000.000. karena menurut sumber paket yang diambil ialah paket reguler yang mana per-orang hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp26.000.000.
 
Lebih jauh, sumber menuding jika terjadi dugaan korupsi pada kegiatan belanja jasa transportasi dan akomodasi wisata religi tahun anggaran 2018 sebesar Rp480.000.000 dengan rincian penyelenggaraan perjalanan wisata religi ini dilaksanakan selama 3 hari kalender untuk Agama Kristen Protestan dengan daerah tujuan Jakarta-Bogor. 5 hari kalender untuk Agama Kristen Katolik dengan daerah tujuan Jogjakarta; 5 hari kalender untuk Agama Budha dengan daerah tujuan Jogjakarta; 7 hari kalender untuk Agama Hindu dengan daerah tujuan Bali.
 
Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 226 orang, dengan rincian 90 orang peserta yang beragama Kristen Protestan; 46 orang peserta yang beragama Kristen Katolik; 45 orang peserta yang beragama Hindu dan 45 orang peserta yang beragama Budha.
 
“Dalam Pelaksanaannya, Rombongan Wisata Religi berangkat dan kembali dari Kabupaten Pringsewu. Dengan anggaran sebesar itu menjadi dilema karena kalau kita rincikan dengan anggaran hampir setengah miliar tersebut tentu yang terbenak dalam pemikiran kita. Pasti parawisatawan diberangkatkan ke luar negeri bukan dalam negeri lalu asas pemanfaatan dan hasil yang didapat tentu harus sepadan dengan nominal yang dikucurkan sebab anggaran yang digunakan milik rakyat,” paparnya.
 
Dilanjutkan sumber, yang tidak kalah penting ialah kegiatan belanja peralatan rumah tangga/dapur dan alat makan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2019 sebesar Rp200.000.000, dimana kegiatan ini terindikasi kuat dugaan Mark-up sebab dari tahun ke tahun kegiatan yang sifatnya untuk peralatan rumah tangga selalu dianggarkan.
 
“Kalau setiap tahun ada kegiatan ini yang menjadi pertanyaan kemana barang-barang peralatan rumah tangga yang lama kalau pun ada tentu disimpan dimana sebab ini barang-barang masuk dalam aset Negara,” tukasnya.
Edisi mendatang kasus ini akan terus dikupas lebih mendalam. Tunggu. (Hadi.S)