Home Lampung Utara Hukum

Siapa Berani Ungkap Dugaan KKN Disperkim Lampura

237
0
SHARE
Foto dok: HandalNews.id

KOTA BUMI (HANDALNEWS) Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lampung Utara sama sekali tidak tersentuh hukum. Meski sudah banyak kalangan yang bersuara, nyatanya aparat penegak hukum disana sama sekali tidak bertindak bahkan terkesan melakukan pembiaran.    


Ketua Komunitas Masyarakat (KOMA) Lampung, Andhika Putra, mengatakan jika abainya aparat penegak hukum disana membuat publik bertanya-tanya soal siapa yang berani mengungkap dugaan KKN Disperkim Lampura yang sudah sangat menciderai rasa keadilan tersebut.    


Dikatakan Andhika lagi, sudah banyak media massa yang mengangkat soal dugaan KKN Disperkim Lampung Utara ini, namun sama sekali tidak mendapat perhatian dari APH disana. Sehingga wajar jika tingkat kepercayaan publik kepada APH pada bidang pemberantasan korupsi di Lampung Utara semakin anjlok.    

Padahal, diteruskan Andhika, dugaan KKN Disperkim Lampura tidak hanya sekedar membodohi rakyat tapi juga telah mengkadali pihak penegak hokum, baik dari institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, karena kedua institusi Negara ini dianggap tidak berdaya dalam mengusut dugaan KKN Disperkim Lampura.

“Kejadian demikian itu merupakan contoh riil atas lemahnya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Lampung Utara. Bila penegak hukum tidak profesinonal maka perwujudan supremasi hukum di daerah ini tidak bisa terjadi,” tandas Andhika.

Seperti diketahui Disperkim Lampung Utara pada tahun 2021 menerima kucuran APBD sebesar Rp29.912 milyar yang diantaranya untuk membiayai 113 paket kegiatan.

Dari anggaran sebesar itu, indikasi KKN sangat mencolok dalam realisasi kegiatan belanja honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp581 juta untuk 6 orang guna menunjang PPK, KPA dan PPABP dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai satuan kerja.

Kemudian kegiatan lain yang berpotensi KKN adalah jasa konsultasi perencanaan peningkatan/pembangunan drainase perumahan permukiman, jasa konsultansi pengawasan pembangunan drainase/gorong-gorong dan pengadaan alat kantor lainnya, seperti alat studio serta personal komputer yang di pecah menjadi 43 paket dengan total anggaran mencapai Rp6 milyar. 

Tidak berhenti disana, dugaan KKN Disperkim Lampura juga terungkap dari pengakuan warga Semuli yang menerima bantuan SPAM, disebutkan jika oknum Disperkim Lampura ikut mengsub Pipa Air SPAM tersebut, bahkan ikut terlibat dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan.

Selain itu, dana pembangunan SPAM juga sulit dicairkan yang bahkan membuat ribut grup desa penerima bantuan. Juga termasuk kegiatan Pamsimas tahun 2020 yang dipungut iuran sebesar Rp14-Rp15 juta per desa penerima kegiatan.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Disperkim Lampung Utara, Erwin Syahputra, S.T.,M.M., terkesan melempar tanggung jawab dengan mengarahkan awak media ini untuk menemui Kabid Pemukiman selaku bawahannya. “Silahkan hubungi Kabid Pemukiman, Pak Tabrani,” sahutnya via whaatsapp.

Erwin juga menyebut jika Disperkim Lampura memiliki 25 paket kegiatan dengan mekanisme penunjukan langsung dan pihaknya bertekad menjalankan amanah dengan semangat baru reformasi birokrasi. “Anggaran drainase dan konsultan perencanaan maupun pengawasan kurang lebih Rp5 M, untuk lebih detailnya silahkan datang ke dinas kami menemui kabid permukiman ada banyak kegiatan yang sifatnya swakelola melalui desa dan kelurahan berupa kegiatan SPAM dan sanitasi bersumber dari DAK,” urainya.

Ditambahkan jika terdapat bantuan stimulant pembangunan rumah swadaya atau yang biasa disebut BSPS yang kesemuanya dikelola masyarakat penerima bantuan. “Juga ada kegiatan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang sering disebut BSPS atau bedah rumah yang semuanya swakelola penerima hibah yaitu masyarakat, bersumber dari dana DAU, DAK, APBN dan APBD Provinsi Lampung, semua dikerjakan masyarakat penerima bantuan,” tutupnya. (Red)