Home Lampung Selatan Hukum

Siapa ?? Oknum Koruptor !!

309
0
SHARE
Fhoto Ilustrasi


Kesalahan Dinkes Lamsel “Penekanan Setoran” Rehab Puskesmas Amburadul



Handalnews.id, Lamsel -
Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2019 untuk kegiatan rehab Puskesmas Karang Anyar Senilai Rp.1.091.500.000,- milik Dinas Kesehatan, Kabupaten Lampung Selatan, diduga dilaksanakan secara Amburadul. Mulai dari pemasangan Rangka Baja ukuran 0.65 sampai adanya pengadaan semen 200 sak yang bermasalah.

Prihal tersebut mengakibatkan, publik sekitar angkat bicara,kekecewaan atas dasar kegiatan Rehab setempat. “pemborong selesai kegiatan akan pergi kami masyarakat disini kecewa dengan pelaksanaanya,"kata masyarakat setempat.

Keyakinan adanya setoran proyek tak bisa ditepis lagi oleh pihak Dinas Kesehatan lampung Selatan, dengan data yang tersaji. “ bukan masalah setoran tetapi penekanan harus ada setoran, kena delik pemerasaan dan undang-undang Tipikor,"tegas sumber.

Sumber menuding, dalam kegiatan tersebut ada permainan yang sengaja diseting, Oknum Koruptor yang mengatur permainan setoran adalah oknum yang dibarisan nomor 2, sedangkan ada Dalang dibalik permainan ini yang bertugas sebagai Raja. “kalau aparat serius menangani permasalah Dugaan setoran proyek sebesar 20 persen untuk kegiatan Rehab Puskesmas karang anyar maka raja akan dapat ditumpas, tetapi kalau setengah hati maka oknum nomor 2 yang akan menjadi korban,"tegasnya.

Edisi postingan lalu.
Dugaan Setoran Terungkap, Pihak Dinkes Lamsel Panik

-- Terungkapnya Dugaan permainan “setoran proyek” yang dilakukan oleh pihak ke-3, untuk kegiatan rehab puskesmas karang Anyar, senilai Rp.1.091.500.000,- sumber dana Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2019, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan,menyebabkan kepanikan yang luar biasa, sehingga tanpa disadari tabir masalah setoran tersebut diyakini benar adanya.
“PPK kegiatan rehab puskesmas karang anyar kelimpungan sehingga stateman yang disampaikan membuka tabir masalah lebih mendalam”
Berdasarkan hasil investigasi kru handal Lampung dan pengakuan Narasumber menjelaskan,paket penyedia untuk kegiatan rehab puskesmas karang anyar tahun 2019 senilai Rp1.091.500.000,- terindikasi adanya setoran sebesar 20% “perjanjian awal,jika pihak pemborong hendak mendapatkan paket kegiatan di Dinas Kesehatan Lampung selatan, harus ikuti aturan main, yang mana mesti bersedia menyetor 20 % dari nilai pagu untuk kegiatan rehab tersebut”,katanya.


Sumber menambahkan, paket penyedia rehab tersebut, sudah di atur Oknum koruptor di dinas setempat, dimana pengadaan lelang hanya sebuah formalitas karena pihak pemenang untuk kegiatan tersebut memang sudah ada.“ bayangkan betapa hebatnya permainan yang dilakukan oleh oknum koruptor diinstansi setempat, semua dilakukan untuk mengecoh pihak-pihak yang bakal menjadi ancaman terkait kegiatan tersebut “Transparan Kepalsuan”,kata sumber.

Dia juga menambahkan, dampak dari setoran tersebut untuk kualitas mutu Rangka baja yang digunakan tidak sesuai dengan spek. karena rangka baja menggunakan ukuran 0,65 atau dalam sebutannya kelas nomor 4, adanya pengurangan mutu bahan material bangunan,mulai dari ukuran besi ,semen untuk keseluruhan kegiatan rehab berjumlah 200 shak dan masih banyak kejanggalan lainnya dalam realisasi kegiatan tersebut. “pihak pemborong sengaja melakukan hal itu karena mereka ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, apalagi sebelumnya mereka memang sudah rugi awal”,tudingnya.

Dilain sisi, Dengan adanya permasalahan diatas, Kru Handal Lampung mengirimkan surat konfimasi melalui Whatshap kepada Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan,Dr.Jimi, tetapi yang bersangkutan tidak menjawab konfirmasi tersebut.

dalam perjalannya ada oknum yang mengatasnamakan pihak pemborong menghubungi salah seorang kru SKU Handal, dimana ia mengajak bertemu dan dalam pertemuan tersebut, ada seorang oknum PNS dinas kesehatan yang mengaku selaku PPK dari kegiatan tersebut, terlihat panik saat menjelaskan prihal urusan kegiatan rehab puskesmas karang anyar.

Edisi mendatang Masalah ini akan terus dikupas. Dan apa tanggapan Kepala Dinas. Tunggu. (Red)