Home Tanggamus Hukum

Sorot Anggaran Siluman Dinas PMD Tanggamus Tahun 2021

152
0
SHARE
Foto dok: ilustrasi HandalNews.id

HandalNews.id, KOTA AGUNG - Soroti dugaan adanya anggaran siluman Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, (PMD) Pemerintah Kabupaten Tanggamus 2021 senilai Rp 6,2 Miliar.
 
Kejanggalan penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus menarik perhatian. Teranyar, ditemukan anggaran Rp 6.254.000.000 Miliar. Guna membiayai kegiyatan sebanyak 141 paket yang bersumber dari Anggaran APBD,  Mengapa ini bisa terjadi? Tak lain karena kelihaian para birokrat nakal ‘memainkan’ kekuasaan yang mereka memiliki.
 
Meski sudah berupaya untuk transparan, antara lain dengan penerapan e-budgeting, sifat tamak manusi tetap saja selalu muncul, dalam berbagai bentuk atau modus.
 
Sesuai hasil investigasi, kegiyatan yang diduga anggaran siluman tersebut antara lain:
- Pengadaan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya untuk sub keg Fasilitasi Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masy. hukum Adat
Rp 2.143.300.000, diduga sampai sekarang belum sampai kepada para Organisasi Pemangku Desa disana.
 
Bukan hanya itu, seperti kegiyatan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Rp 1.300.000.000, dan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan
Rp 1.040.000.000, tak Luput dari Tamaknya oknum Koruptor yang bersarang disana.
Hal tersebut diduga sudah ada pemufakatan antara pihak Petinggi dan Bawahan untuk menggelembungkan angka APBD.
 
Adanya hal itu, wartawan koran ini melakukan konfirmasi kepada Sekertaria PMD, Lauyustis. Iya mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk kesehatan para Kepala Pekon yang ada di Tanggamus melalui program BPJS cetusnya. Iya menambahkan " saya tidak ada kebijakan, silahkan konfirmasi langsuk ke atasan saya, sambil dikatakannya bahwa, anggaran tersebut bersumber dari dana Hibah. Tutupnya. 
 
Adanya hal itu diharapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Agung untuk segera memulai pemeriksaan terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ( PMD) Kab. Tanggamus. 
 
Hal ini akan terus dibeberkan pada edisi mendatang. (Red)