Home Lampung Selatan Pemerintahan Daerah

Strategi Diskominfo Lamsel Jaga Masyarakat Dari Berita Hoks Dan SARA

54
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Lamsel - Melihat Strategi yang dilakukan pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.dalam menjaga masyarakat setempat agar tidak mengkonsumsi berita yang berbau hoks dan SARA, memang sangat luar biasa.

Himbauan kepada masyarakat agar bisa lebih cerdas dalam memahami informasi yang beredar terutama terkait halayak ramai selalu diterapkan.

Sehingga dengan adanya pemahaman seperti itu maka dipastikan masyarakat tidak akan terkena yang nama isu hoks atau SARA.

banyak kegiatan yang dilakukan Seperti halnya pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten (pemkab) lampung selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) semakin gencar mensosialisasikan program layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor).

Semua dilakukan untuk melakukan pencegahan dari hal diatas, Bahkan pada tahun 2019 pihak Diskominfo pernah melaporkan masalah beredarnya akun palsu melalui media sosial Facebook dan whatshap yang mencatut nama Bupati.

Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers.

Penyebar berita hoaks/ kabar bohong/ kabar yang tidak lengkap itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jerat hukum jika menggunakan pasal 14 dan 15 UU 1/1946 ini tidak tanggung-tanggung, bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun yang dikualifikasi konten hoax dalam 3 bentuk pelanggaran, yakni:

Menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, ancaman hukuman 10 Tahun, pasal 14 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyengka bahwa berita itu bohong, ancaman hukuman 3 Tahun, Pasal 14 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran, ancaman hukuman 2 Tahun, Pasal 14 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.(HADI SYAPUTRA)