Home Pringsewu Hukum

Sujadi Mesti Jawab!!! Akhir Cerita Para Oknum Koruptor Di Enam Instansi “Hotel Prodeo” Bisa Saja*

420
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id (Ilustrasi)

Handalnews.id, Pringsewu - Ibarat hembusan angin dingin, berartikan pesan buruk untuk kata-kata “tempat para koruptor adalah hotel prodeo” akan tercipta walau berbeda arti. Hanya ditambah satu makna yaitu Tirani. kata Tirani bukan tertuju kepada Sujadi Saddad selaku Bupati Pringsewu.
Tetapi sang Kepala Daerah dua Priode tersebut harus mempunyai mental menjawab pertanyaan Dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 senilai Rp.312.023.000.000,-. Milyar. Dimana kucuran dari dana tersebut diduga Enam Instansi Parlente justru menjadikanya lumbung utama bagi oknum-oknum Koruptor dalam memperkaya diri.


Berdasarkan data yang ada dimeja Redaksi dan pengakuan Narasumber, memaparkan, tahun 2019 APBD milik Kabupaten Pringsewu senilai Rp.312.023.000.000,-. Dengan rincian 2198 paket penyedia Rp.229.498.000.000,-. Paket swakelola 2084 senilai Rp.77.518.000.000,-. Dan 28 penyedia dalam swakelola Rp.5.006.000.000,-. Terindikasi KKN. “Mafia APBD mulai panik”,celoteh sumber.


Tambah sumber, Dari paket-paket diatas dikucurkan untuk seluruh Jajaran Instansi di Kabupaten yang berjuluk jejama secancanan. Kemudian dari sinilah semua siasat diatur dengan sangat apik. Tetapi sepintar-pintarnya modus operandi yang dimainkan para oknum Koruptor akhirnya terungkap. “APBD tahun 2019 yang dikucurkan untuk Enam Dinas di Kabupaten Pringsewu sangat ketara dikorupsi. Terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah paket 554 paket senilai Rp.133.891.000.000,-. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jumlah paket 32 senilai Rp.17.175.000.000,-. Dinas Kesehatan 384 senilai Rp.47.520.000.000,-. Dinas Komunikasi dan Informatika 65 Paket senilai Rp.3.921.000.000,-. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 164 paket senilai Rp.4.906.000.000,-. Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 111 paket senilai Rp.3.027.000.000,-. ”,ujarnya.


Lanjut sumber, secara Garis besar Enam Instansi diatas menerapkan modus Mark-up Anggaran dan adanya penarikan setoran diyakini cara yang sama dilakukan oleh para masing-masing oknum Instansi diatas. “modus yang sama diterapkan para oknum pejabat diinstansi masing-masing. Lihat gerakan yang terstruktur artinya ada siapa dalang dibaliknya. Para Kadisnya terlibat”,tegas sumber.


Terusnya, wajar saya bilang kalau Kabupaten Pringsewu justru mundur dari segala lini terutama Enam instansi tersebut. perjalanan Jabatan Sujadi yang sudah masuk dalam hitungan 2 priode, hanya akan mencerikan sejarah paksaan. “ hampir rata-rata realisasi paket kegiatan penyedia dan swakelola lalu penyedia dalam swakelola tahun 2019 dana APBD yang dilaksanakan oleh Enam Instansi tersebut gagal total. Apalagi kegiatan Kontruksi, sungguh sangat ironis, terpampang jelas keadaan dan bentuk pembangunan yang dilakukan hanya ala kadar sebab pembangunan yang notabenya baru masuk hitungan bulan sudah sangat memprihatinkan. Stateman saya bisa saya pertanggung jawabkan,ini dokumentasinya”,beri sumber.


Mengkutip kajian pusat Edukasi Anti Korupsi :

Dampak Korupsi terhadap Ekonomi
Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan
Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintahan
Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur [emihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.

Dampak Korupsi terhadap Politik dan Demokrasi
Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan pleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. korupsi yang menyandera pemeirntahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis).

Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum
Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset.

Dampak Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan
Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran hankam menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana egara ain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia.

Dampak Korupsi terhadap Kerusakan Lingkungan
Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal loging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun.

Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Kerugian Negara vs Hukuman Koruptor
Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti (aset).

Biaya Sosial Korupsi
Efek jera yang optimum bagi pelaku kejahatan (koruptor) adalah dengan memperbesar expected cost dari koruptor. Idealnya, hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi.

Hubungan antara Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi
Pelayanan publik tak kunjung membaik. Pelayanan kesehatan mahal dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan koruptor. Dampak korupsi merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi.

Konsep Biaya Sosial Korupsi
Biaya sosial kejahatan dihitung dari tiga hal yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka, nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial ekspisit dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi.

Seandainya Uang yang Dikorupsi Digunakan untuk Pembangunan
Uang yang dikorupsi sebesar Rp 168 T. Seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan, maka bisa untuk membangun 195 gedung sekolah dasar (SD) baru dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Selain itu juga bisa bisa membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana.(HADI SYAPUTRA)