Home Lampung Utara Hukum

Sukirno diduga Jadi Predator Korupsi SMPN 2 Abung Semuli Rp 463 juta

256
0
SHARE
Ilustrasi

Handalnews.id, Lampung Utara - Pendidikan seharusnya menjadi sektor yang bebas dari praktik korupsi karena wajah intregritas bangsa tercermin dari apa yang dihasilkan sektor ini.
Besarnya anggaran pendidikan tersebut telah menjadi sasaran 'empuk' oleh predator anggaran alih-alih menjadi pengawal moral, institusi-institusi pendidikan malah menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya praktik korupsi.

Hal itu disebabkan kurang tranparansinya pihak sekolah terhadap wali murid siswa. Banyak dari wali murid siswa tidak mengetahui bagaimana kejelasan pengelolaan keuangan sekolah dan bagaimana kebijakannya, sehingga wali murid hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh sekolah,

Berdasarkan Informasi tentang adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Di SMPN 2 Abung Semuli, seperti anggaran BOS, Tahun 2020, kuat dugaan anggaran sebesar
Rp 463,100,000. DiKorupsi  " Sukirno " selaku kepala sekolah SMPN 2 Abung Semuli, untuk menunjang 12 aitem kegiyatan siswa-siswi 421 siswa.

Bahkan diduga tidak sampai disitu, prilaku predator Korup Kepala Sekolah, seperti anggaran Rp 60 juta, yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi pun diduga tidak di realisasikan sepenuhnya oleh Sukirno, selaku kepsek.

 Menurut keterangan dari beberapa Narasumber, bahwasannya, Sukirno menjabat selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Abung Semuli tidak pernah tergantikan jabatannya, mungkin dikarnakan besarnya setoran yang masuk ke Dinas. untuk tetap dipertahankan menjabat sebagai pemimpin tertinggi disekolah.

Hingga berita ini diturunkan, Sukirno belum dapat di Konfirmasi terkait adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang di lakukannya, menurut keterangan warga disana. Mencari Sukirno seperti mencari Jarum dalam Jerami. Ucapnya.

Hal ini akan terus diungkap edisi mendatang. Kuat dugaan anggaran Rehab Bangunan sekolah yang bersumber dari bantuan APBD daerah Senilai Rp 109.500.000.
tahun 2020, diduga tidak sesuai dalam ketentuan RAB. (Red)