Home Lampung Tengah Ekonomi

Sumarsono Nyatakan Surat Kedua HGP Pedagang BJP Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

158
0
SHARE
Foto: Dok HandalNews

(HANDALNEWS) BANDARJAYA -Ketua DPRD Lampung Tengah (Lamteng), Sumarsono menyatakan, bahwa surat kontrak Hak Guna Pakai (HGP) tempat usaha pedagang pasar Bandarjaya Plaza (BJP) yang kedua, tidak memiliki kekuatan secara hukum. 


Kalimat tersebut disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar BJP, Selasa (19/10/2021). Dari hasil sidak tersebut, ia menemukan bukti dua surat HGP tempat usaha toko, kios dan los yang dipegang pedagang. 

Surat HGP pertama, bahwa berakhirnya masa pakai pedagang pada tahun 2021, yang dikuatkan oleh notaris. Sementara surat kedua yang ditandatangani oleh Sekda Lamteng, tertera bahwa HGP pedagang baru akan berakhir pada tahun 2025 mendatang. 

"Secara hukum, surat kedua itu tidak ada kekuatan hukum," ungkapnya.

Atas temuan tersebut, DPRD akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, untuk meminta penjelasan, bagaimana kronologis munculnya dua surat kontrak yang berbeda, dari penjelasan tersebut nantinya, pemerintah daerah akan mengambil keputusan. 

Rombongan Ketua DPRD bersama Dinas Perdagangan (Disdag) Lamteng, yang melakukan sidak itu mendatangi toko dibagian depan satu persatu. Hal tersebut sengaja dilakukan, untuk mengetahui secara pasti, dengan mencocokkan keterangan dan bukti yang dimiliki oleh pedagang. 

Kepala Disdag Lamteng, Zulfikar Irawan, yang juga turut dalam sidak tersebut mengatakan, Dinas Perdangan hanya fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebersihan dan keamanan, terkait masalah kontrak pedagang dengan pemerintah daerah, nanti akan ditangani oleh tim lainnya. 

"Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD Sumarsono beserta rombangan, yang telah memberi support kepada kami, untuk membenahi pasar Bandarjaya ini, semoga kedepan akan lebih baik," harap Zulfikar Irawan. (Gun)