Home Pringsewu Hukum

Tahun Politik Ketahuan KKN, Rolling Jabatan Andi Dan Imam Disinyalir Bersih-Bersih

386
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Pringsewu - Sembari menunggu pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu melakukan tindakan atas dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 untuk 18 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten pringsewu, mari sedikit menyimak ucapan tegas Harpandi selaku Ketua Lembaga Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi (GABAK) Lampung, mengenai sorotan zona politik yang tengah terjadi.

Kata Harpandi, iklim politik mempengaruhi keadaan pemerintah yang melakukan tindakan KKN. Timbul kepanikan yang mendalam karena merasa bersalah akibat apa yang telah dilakukan. Hanya kata menyesal dan ditebus didalam bilik penjara itu yang harus dilakukan.

Bukan tanpa dasar berbicara soal ganti-ganti jabatan.kita bukan tidak mengetahui adanya Jabatan yang sengaja di rolling demi menutupi prilaku KKN. Coba bisa atau bisa atau apalah masak dengan hal yang sifatnya pergantian antara andi yang menjabat sebelumnya di Dinas PU dan digantikan dengan imam karena andi menjabat tahun 2019 maka sudah jelas siapa aktor utama dibalik Urusan yang anda konfirmasikan.

"Ibarat bersih bersih upaya selamat diri dari penjara dan menutup malu karena melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian negara", katanya sambil mematikan sebatang rokok diasbak.

Edisi berita lalu.

 "Kata Uji kekuatan (Power) pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu tertulis karena tuntutan sumber yang menyampaikan masalah dibawah ini"

Delapan Belas Paket proyek sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 milik Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Pringsewu,  terindikasi dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan hasil Investigasi/Observasi dan pengakuan Narasumber, Menjelaskan, Sebanyak 18 paket kegiatan tahun 2019 yang diperuntukan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten tersebut dikorupsi. "ada Setoran proyek terus kegiatannya sudah dikondisikan",katanya.


Lanjut sumber, Dampak dari adanya aliran setoran proyek hasil kegiatan yang direalisasikan tidak relevan dengan setiap pagu anggaran yang dicantumkan.

Kegiatannya seumur jagung tapi sudah hancur karena material pembangunannya tidak sesuai spek yang ada."Ya  hal itu dilakukan oleh pihak pelaksana karena mau dapat untung besar"

Sumber menerangkan, Delapan Belas paket yang di Korupsi diantaranya : 
Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Pandan Surat Rp.720.751.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Giri Tunggal I Rp.1.125.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Mangan II Rp.1.000.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Bungur Rp.1.000.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Padangkan Rp.1.125.000.000,-.

Konsultansi Pengawasan Teknis Kegiatan DAK Penugasan Bidang Irigasi Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Saluran Irigasi Way Napal Hilir Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi/ Normalisasi Saluran Irigasi Way Gatel Rp.300.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Belimbing Rp.300.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Padangratu II Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Klutum Rp.300.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Bulurejo Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Apus Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Nusawungu Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Purwodadi I Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Mulyorejo Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Semah Podomoro Rp.200.000.000,-.

Rehabilitasi Daerah irigasi Way Wonokriyo II Rp.200.000.000,-.

Dari hasil Investigasi/Observasi ditemukan hasil kegiatan Rehabilitasi melanggar peraturan Kementrian PU/PR. Maka ketetapan Dokumentasi hasil kegiatan dan Pengakuan Narasumber tertuang dalam Laporan Resmi. Berikut kutipannya :
Assalam Mualaikum WR.WB.
Dengan segala tindakan yang membuat penderitaan tentunya menjadi sesuatu pembelajaran bahwa hal itu membekas di setiap sesuatu yang disebut hati nurani rakyat.

Kata lisan diatas menggambarkan kekejaman seorang koruptor yang telas berbuat semena-mena dalam mengelola anggaran. Inilah yang menguatkan kami pihak SKM Handal Lampung menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum agar sekiranya menangani dengan serius masalah-masalah yang akan kami sugukan secara perlahan di bawah ini.

Dimulai dengan kata Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 diinstansi yang biasa di sebut tempat kucuran mega anggaran maka ketetapan berlanjut dalam cerita dibawah dengan dasar bukti-bukti foto dokumentasi kegiatan dan pengakuan narasumber dengan durasi 7menit.

Penegasan tidak ada toleransi harus di tindak lanjuti karena prilaku Imam Santiko selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat Kabupaten. (Hadi Saputra)