Home Lampung Tengah Pemerintahan Daerah

Tanggapi Pengakuan PT. PJB Merugi, Ini Jawaban Disdag Lamteng

183
0
SHARE
Poto Dok : Kabid Disdag Lamteng, Drs. Junaidi Effendi

Handalnews.id, Lampung Tengah - Menanggapi pengakuan Manager PT. Pandu Jaya Buana (PT. PJB), Hendri Sumarlin, yang mengatakan pihaknya selalu merugi, selama mengelola Pasar Daerah (PD) Bandarjaya Plaza (BJP) Lampung Tengah (Lamteng).

Langsung dijawab oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar, pada Dinas Perdagangan (Disdag) Lamteng, Drs. Junaidi Effendi, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/1/2021). 

"Ya kalau mereka selalu merugi, ngapain diteruskan ngelola pasar itu?, perusahaan mana yang mau merugi," ujarnya sambil tersenyum heran. 

Sambil menunjukkan data kondisi pasar BJP saat ini, Junaidi mengatakan, bagaimana mungkin pihak pengelola bisa merugi, sementara jumlah pedagang yang aktif berjualan saat ini ada 1.522, dari jumlah toko dan los sebanyak 1.896 unit, sedangkan yg kosong hanya 374 unit. 

"Gimana ceritanya mereka bisa rugi, jumlah pedagang yang aktif saat ini ada 1.522, katakanlah mereka (pedagang) dikenakan tarif retribusi salar sebesar Rp4.000/ hari, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 6.088.000," jelas Junaidi. 

Masih kata Junaidi, data kondisi pasar BJP yang mereka pegang saat ini, adalah data terbaru yang diberikan oleh pihak perusahaan pengelola PT. PJB. Artinya, data tersebut bukan data rekayasa dari pemerintah daerah, jadi bila perusahaan mengaku merugi, sepertinya terlalu mengada-ada. 

"Dari hasil retribusi salar saja, mereka (PT. PJB) bisa meraup uang sebesar Rp 6.088.000/ hari,' kalau dikalikan sebulan (30 hari), akan terkumpul Rp182.640.000/ bulan, kalau setahun maka akan terkumpul sebesar Rp 2.191.680.000," urainya. 

Jumlah tersebut baru dari retribusi salarnya saja, sudah terkumpul sebesar Rp2 M lebih/ tahun, belum lagi dari retribusi kebersihan, WC umum dan lain-lain. Artinya, dari satu sub retribusi salar pedagang saja, pihak PT. PJB sudah mendapatkan keuntungan. 

Jumlah PAD retribusi pasar BJP, yang ditetapkan oleh Pemkab Lamteng, kepada pihak pengelola sebesar Rp125 juta perbulan, semua telah melalui kajian dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 15 dan 16 tahun 2018. 

Dalam Perbup tersebut ditetapkan retribusi yang wajib disetor ke kas daerah, yaitu dari salar pedagang, pengelolaan sampah dan pengelolaan WC. Dari ketiga item tersebut, hanya dipatok sebesar Rp 125 juta perbulan. 

"Kalau mereka (PT. PJB) mengaku rugi, kayaknya mereka salah hitung," seloroh Junaidi sambil tertawa lepas. (Gun)