Home Lampung Timur Hukum

TANTANGAN PENEGAK HUKUM LAM-TIM UNGKAP DUGAAN KORUPSI SEKWAN Rp 31,4 M

320
0
SHARE
Foto: Ilustrasi

HandalNews.id Lampung Timur - Proses Hukum yang Masih belum adanya gerakan Jalan di Tempat, Kini korupsi semakin merajalela, apa lagi pada saat ini di kala masa pandemi para koruptor seolah tidak pernah puas dengan kekayaan yang telah dia miliki. Lantas, dimanakah hati nurani mereka yang melakukan korupsi di masa pandemi Covid-19 ini.

 
Rakyat sudah banyak menderita karena kemiskinan dan krisis ekonomi melanda pada kehidupan di masa pandemi Covid-19. 
Justru hal itu tidak menyurutkan para oknum Koruptor di Sekertariad Dewan Kabupaten Lampung Timur. Bahkan kian Menjadi.
 
Seperti yang di beritakan koran ini terkait adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Tahun Anggaran 2020, menguatkan adanya indikasi Korupsi, di Bagian Sekertariad Dewan, Dari jumlah paket yang sangat banyak itu, mark-up hingga Manipulasi Data program kegiyatan menjadi tipu muslihat paling jitu yang digunakan oknum koruptor disana.
 
Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD/APBDP), di Sekretariat DPRD Lampung Timur ada kejanggalan dalam realisasi anggaran senilai Rp 31,4 Miliar.
 
Dari hasil pengamatan indikasi KKN yang sangat mencolok dari kegiatan APBD/APBDP sebanyak 99 paket belanja tersebut, seperti 
Kegiyatan makanan dan minuman anggota DPRD sebanyak 50 anggota dalam melaksanakan kegiyatan Rises dalam dua kali kegiyatan yang menghabiskan anggaran Rp 4,6 miliar, diduga kuat pihak Sekertariad dengan sengaja melakukan penggelembungan anggaran, bahkan dugaan kegiyatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dalam ketentuan.
 
Seperti di ketehui berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 huruf i, j, k disebutkan anggota DPRD mempunyai beberapa kewajiban. Misalnya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 
 
Namun amat disayangkan, justru anggaran kegiyatan tersebut di jadikan para oknum oknum untuk memperkaya diri mereka. 
 
Namun adanya hal itu, Aparat penegak hukum belum bergerak. Padahal dugaan korupsi di Sekertariad Dewan Kabupaten Lampung Timur sangat terang. Disinilah Elemen masyarakat disana menguji nyali Penegak Hukum Kejaksaan Negri periksa kasus ini.
 
Hal ini tidak sekedar membodohi rakyat Lampung Timur tapi mereka juga telah mengkadali penegak hukum baik institusi Kepolisian dan Kejaksaan. korupsi yang sangat luar biasa ini dari segi bobot jumlah kerugian negara atas keserakahan para pelakunya. (Red)