Home Bandar Lampung Hukum

Tega Dan Rakus, Anggaran Swakelola Dinas PDKP Lampura Dikorupsi

104
0
SHARE
Fhoto dok : Ilustrasi

Handalnews.id, Lampung Utara - Kata tega dan rakus memang sangat layak disematkan Kepada Oknum Koruptor yang diduga bersembunyi dibalik Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara.

Ulasannya. Hasil dari pengakuan sumber, memaparkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 senilai Rp.14.118.000.000,-. Yang diperuntukan untuk pembiayan 25 paket Swakelola milik satuan kerja tersebut terindikasi KKN. modus oknum Koruptor Mark-Up dari setiap kegiatan.

Lanjutnya, dalam menggerogoti dana APBD tersebut, beberapa aturan main diterapkan. Pembagian Kue hasil Korupsi tidak merata. Sesuai dari apa yang dilakukan dan sesuai jabatan. "bicara tahun 2019 sama saja bicara tentang Koruptor, sebab APBD Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Lampung Utara, dikorupsi",ujarnya.

Masih penjelasan sumber, 25 paket yang di Mark-Up ialah, Penyediaan jasa surat menyurat Rp.8.490.000,-. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.10.722.826.000,-. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp.25.000.000,-. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp.463.720.000,-.

Masih katanya, Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp.11.857.000,-. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp.25.000.000,-. Penyediaan alat tulis kantor Rp.35.415.000,-.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.63.776.000,-. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.80.000.000,-. Penyediaan makanan dan minuman Rp.60.000.000,-.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp.100.000.000,-. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Rp.186.395.000,-. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp.30.000.000,-. Penyelenggaraan Promosi Pembangunan Rp.56.500.000,-.

Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp.28.140.000,-. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.196.300.000,-.

Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp.72.000.000,-.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp.46.007.000,-. Penyusunan RKA SKPD dan Renja Rp.58.747.000,-. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase dan Trotoar Rp.286.764.000,-.

Operasional Pembangunan Rumah Baru (Backlog) Perumahan Rp.241.348.500,-. Operasional BSPS Reguler Peningkatan Kualitas RTLH Untuk MBR Rp.409.495.500,-.

Operasional Pembangunan RTLH Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.532.110.000,- Fasilitas POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung Utara Rp.298.314.000,-. Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang Rp.80.629.000,-.

Jika dikalkulasikan keuntungan dari permainan Mark-Up yang diterapkan oknum Korup dikantor tersebut. Hampir sengah anggaran Yang hilang.

"bayangkan saja antara oknum bawahan dan atasan saling kongkalikong untuk memperkaya diri dengan mereka Melakukan Aksi KKN". Edisi mendatang Masalah ini akan terus dikupas. (HADI SYAPUTRA)