Home Lampung Timur Hukum

Tender Proyek Dinas PU Lampung Timur 2019, Beraroma Persekongkolan Jahat Oknum POKJA VS Kontraktor

1454
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Timur - Ironis Memang ditengah semangatnya Bupati Kabuaten Lampung Timur seperti yang di sampaikan pada Musrenbang Kabupaten Lampung Timur tahun 2018/2019. Dengan mengusung tema Peningkatan Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, dan Pelayanan Publik untuk Pertumbuhan Daerah Berbasis Agribisnis Menuju Masyarakat Lampung Timur Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia, di Gedung Pusiban Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Rabu (21/3/2018).

Namun hal itu justru menuai sorotan tajam seperti hasil pemantauan oleh media ini diduga masih banyak nya persoalan adanya praktek KKN di dinas lelang Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur anggaran APBD tahun 2019 , senilai Rp.195.068.000.000 Miliar. Diduga adanya Kongkalikong Pihak POKJA dengan Pihak Kontraktor adanya praktek transaksional dan lelang yang tidak transparan.

Dan bukan berhenti di situ saja, seperti setoran Proyek Tak Luput dari Rakusnya Oknum-Oknum yang ada di Badan Dinas PU tersebut. Seperti yang dialami salah satu Kontraktor disana yang namanya di rahasiakan. Bahwa siapa pun mendapatkan kegiatan di dinas tersebut di palak dengan 25 hingga 30 persen.

"Itu pun tergantung dengan kedekatan kepala Oknum-oknum di Kantor dinas Tersebut," ungkapnya kepada media ini. Rabu (12/2/2020.)

Adanya hal itu, uang terima kasih mencapai 25 hingga 30 persen tersebur dari nilai proyek jelas-jelas berimbas pada kualitas bangunan yang dikerjakan, baik proyek fisik maupun nonfisik. Fee tersebut jelas akan mengurangi kualitas fisik proyek yang dikerjakan.

Belum lagi kontraktor ingin untung dari proyek yang dikerjakan. Anggaran semula yang terpotong memaksa pemborong proyek harus bersiasat agar kewajiban tetap tunai. Wajar jika kemudian hasil pengerjaan proyek menjadi amburadul.

Terungkapnya kasus setoran uang proyek yang melibatkan pejabat Dinas PUPR kabupaten Lampung Timur tersebut, kuat Dugaan adanya indikasi  Orang Nomor Satu Di Kabupaten setempat ikut Terlibat. Dalam komporasi POKJA, PPK VS Kontraktor dalam Pusaran Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Namun hal itu akan di ungkap pada edisi mendatang.

Adanya Hal itu, masyarakat Kabupaten Lampung Timur ingin Melihat sejauh mana keberanian Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lampung Timur mengungkap adanya Dugaan Kongkalikong POKJA/Kontraktor terkait adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Dengan diwarnai permainan, setoran, maka paling dekat dengan kualitas dan tingkat kualitas pekerjaan yang sudah pasti akan dikorbankan.Karena begini. Sudah tidak mungkin ada rekanan yang rela bersusah payah berhasil tanpa untung.

Seperti Pembangunan yang di menangkan oleh CV. Gema 21, dari awal Proyek pembangunan dan rehabilitasi anjungan lampung timur dengan nilai pagu Senilai Rp 4.000.000.000,- dari awal pengerjaan Pihak Kontraktor tidak mencantumkan Plang Kegiyatan, bak seolah kegiyatan tersebut sebagai proyek Siluman.

Padahal anggaran untuk Pengawasan kegiatan pembangunan imprastruktur dianggarkan mencapai miliyaran, namun dimana kepeduliaan Pihak PPK selaku yang bertanggung jawab sepenuhnya Kegiatan tersebut. Bak seolah sengaja Pembiaran yang dilakukan pihak cv gema 21 untuk meraup uang Masyarakat Kabupaten Lampung Timur dijadikan memperkaya diri oleh mereka.

Usut punya usut ada tangan kuat belakang CV gema 21 tersebut, namun hal itu akan dibocor kan pada edisi mendatang. 
Dan bukan hanya CV 21 saja yang diduga adanya Kong kalikong, seperti beberapa CV yang ada di bawah ini. Yang seharusnya satu perusahaan tidak bisa mengerjakan Proyek sampai 4 hingga 5 paket dalam satu dinas,
Namun berbeda yang dilaksanakan oleh Dinas disana sepertu beberapa CV dibawahni:

CV 3 putri, CV Rama Pratama Jaya, CV harda Putra Meshasc bisa mendapatkan 4 Kegiatan Hingga 5 kegiatan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur tersebut. 
Hingga sampai berita ini di orbitkan Pihak Dinas belum dapat di Konfirmasi, terkait adanya Dugaan Kongkalikong Mafia Proyek disana. (Red)