Home Lampung Tengah Pariwara

Terima Surat Edaran, Pedagang Pasar BJP Resah

204
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Tengah - Terima surat edaran dari pengelola pasar Bandarjaya Plaza (BJP) Lampung Tengah, yaitu PT. Pandu Jaya Buana (PJB), pedagang setempat jadi resah, bingung dan tidak mengerti apa maksut dari isi surat tersebut. 

Keresahan pedagang ini muncul, karena ada surat edaran Nomor : 04/PJB/BJP/III/2020., tertanggal 03 Maret 2020. dari PT. PJB beberapa waktu lalu, yang meminta pedagang pemilik hak pakai toko, los dan hamparan, agar memperpanjang masa pakai kios periode 2020-2041, selambat-lambatnya 03 Mei 2020 mendatang. 

Seperti dikatakan mantan pengurus Asosiasi Pedagang BJP, Nursalam, yang ditemui di toko tempatnya berjualan. Dirinya mengaku tidak faham apa maksutnya, dengan isi surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak pengelola, karena selama ini tidak ada informasi ataupun sosialisasi sebelumnya. 

"Saya sendiri tidak faham apa maksutnya, karena selama ini tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pihak pengelola," ujarnya, Selasa (10/3/2020). 

Berkaitan dengan akhir masa pakai toko, los dan hamparan pasar oleh pedagang, waktunya masih relatif lama, yaitu berakhir sekitar tahun 2025 mendatang. Lamanya masa pakai tersebut resmi, sesuai dengan perjanjian antara Pemkab Lampung Tengah dengan pedagang. 

"Ya kami bingung aja, karena masa pakai toko, los dan hamparan ini, baru akan berakhir pada 2025 nanti. Itu kesepakatan bersama antara pedagang dengan Pemkab Lamteng, yang diketahui juga oleh perusahaan pengembang, yang saat itu PT. Kitita Alami," jelas Nursalam. 

Sepertinya, imbuh Nursalam lagi, pihak perusahaan pengelola saat ini PT. PJB, kurang memahami kronologis perjanjian dan kesepakatan yang pernah dicapai, antara pedagang dengan pemerintah daerah dulu. 

Untuk mengetahui secara jelas, apa dimaksut oleh pihak pengelola, ia bersama beberapa pedagang lainnya akan segera menemui direksi PT. PJB. Dan bila tidak mendapatkan hasil atau jawaban yang memuaskan, dan hanya akan merugikan pedagang, ia akan membawa persoalan ini kepada Pemkab dan DPRD Lamteng. (Gun)