Home Lampung Tengah Pemerintahan Daerah

Terkait Kondisi BJP, Sebaiknya Pemkab Lamteng Fokus Pada Pengelolaan 

81
0
SHARE
Foto dok: handalnews.id

HandalNews.id, LAMPUNG TENGAH - Pasca diambil alihnya pengelolaan pasar daerah Bandarjaya Plaza (BJP) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng), dari perusahaan pengelola PT. Pandu Jaya Buana (PJB) beberapa bulan lalu. 

 
Ketua LSM Forum Masyarakat Lampung (FML), Bustami HR., S. Sos., MM. menyarankan, agar Pemkab Lamteng fokus pada penataan pedagang, perbaikan dan pembenahan dalam lingkungan pasar, karena saat ini kondisi pasar sangat memprihatinkan, ditambah lagi dengan pedagang yang tidak nyaman. 
 
"Sebaiknya, pemerintah daerah fokus saja dulu ke penataan pedagang dan kondisi pasar, sambil melakukan proses penyelesaian yang lain, jangan berfikir terlalu jauh, seperti masalah perpanjangan kontrak hak tempat usaha pedagang," harap Bustami, Sabtu (28/8/2021). 
 
Bustami menilai, melakukan penataan dan pembenahan dalam lokasi pasar jauh lebih penting, ketimbang memikirkan soal perpanjangan hak pakai kios, los dan toko yang saat ditempati para pedagang. Karena kondisi pasar saat sudah sangat tidak layak dan nyaman. 
 
Sarana dan prasarana yang harus segera diperbaiki, seperti pintu gerbang, atap yang bocor, keramik lantai yang mengelupas, kebersihan dalam pasar, pengecatan dinding bangunan dan lainnya. Satu lagi yang penting, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam pasar, yang juga harus ditertibkan. 
 
"Semua yang saya sampaikan diatas itu yang utama, karena menyangkut kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar. Sekarang bagaimana pedagang bisa nyaman?, kalau kondisi pasarnya carut marut begitu," keluhnya. 
 
Disinggung mengenai pendataan hak pakai tempat usaha pedagang, yang masa pakainya baru akan berakhir pada tahun 2025 nanti, Bustami menilai kurang tepat. Karena disamping waktunya masih lama, pembenahan dan perbaikan pasar justru hal yang sangat dibutuhkan. 
 
"Saya pikir itu kurang tepat, karena hak pakai pedagang kan masih lama berakhirnya, seharusnya pemerintah daerah fokus pada persoalan yang dihadapi pedagang sekarang, jangan dulu memikirkan hal yang masih lama," ucapnya
 
Saat ini, imbuhnya lagi, kondisi pedagang sedang dalam kesulitan, karena daya beli masyarakat tidak ada, akibat pandemi covid-19 sejak tahun 2020 lalu, jangankan untuk memikirkan masalah perpanjangan sewa tempat usaha, untuk bayar retribusi harian saja pedagang sudah kelimpungan. 
 
"Sekarang pengelolaan pasar sudah ditangani oleh pemerintah daerah, harusnya lebih baik dari sebelumnya. Mestinya, kehadiran pemerintah daerah disana jadi pelayan dan pengayom masyarakat, jangan hanya berfikir mencari keuntungan saja, tapi berikan dulu pelayanan kepada masyarakat," pungkas Bustami. (Gun)