Home Lampung Tengah Pariwara

Terkait Surat Edaran PT. PJB, Pedagang BJP Harus Melawan

218
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Tengah - Terkait surat edaran yang diterima para pedagang pasar Bandarjaya Plaza (BJP) Lampung Tengah, dari perusahaan pengembang dan pengelola pasar BJP, yaitu PT. Pandu Jaya Buana (PJB), pedagang diharapkan melakukan perlawanan. 

Statemen ini disampaikan Ketua LSM Forum Masyarakat Lampung (FML), Bustami HR., S.Sos., MM., Saat ditemui di Sekretariatnya, Rabu (11/3/2020). Setelah dirinya membaca dan mencermati isi surat edaran tersebut, ia menduga ada upaya pembodohan, yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pedagang. 

"Saya berharap para pedagang pasar BJP, yang saat ini masih memiliki hak pakai atas kios, toko dan los, agar tidak diam saja dengan keputusan dari pihak perusahaan pengelola. Mereka (pedagang) harus melawan, dengan melakukan somasi atau keberatan," ujarnya. 

Karena menurut Bustami, masa pakai tempat berjualan tersebut masih lama waktu berakhirnya, yaitu tahun 2025, artinya masih ada waktu enam tahun kedepan. Sementara dalam surat edaran tersebut tertulis, pedagang diminta memperpanjang masa pakai toko, kios dan los untuk periode 2020-2041, selambat-lambatnya 3 Mei 2020. 

Sedangkan, imbuh Bustami, sesuai dengan surat perjanjian antara pedagang dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng, masa pakai baru akan berakhir pada 2025 mendatang. Artinya, pedagang masih memiliki hak pakai selama enam tahun kedepan. 

"Kalau saya lihat disini, ada upaya penghilangan hak pakai pedagang oleh pihak perusahaan, selama enam tahun. Ini gak boleh didiamkan, pedagang melalui asosiasi harus melakukan perlawanan," tegasnya. 

Dijelaskan juga oleh Bustami, bahwa terkait masa pakai pedagang terhadap toko, kios dan los pasar tersebut, adalah mutlak kewenangan pemerintah daerah, bukan kewenangan pihak perusahaan pengembang dan pengelola, karena pasar tersebut adalah aset pemerintah daerah. 

Bustami berharap, menyikapi keresahan pedagang, pemerintah daerah dan DPRD Lamteng harus segera bersikap dan bertindak adil, jangan berpihak kepada perusahaan, karena pasar dan pedagang disana adalah aset, yang harus diberikan hak-haknya serta dilindungi. (Gun)