Home Tulang Bawang Hukum

Tipu muslihat Korupsi Dedy Palwadi Kadis Komimfo Terungkap " PENEGAK HUKUM TUTUP MATA "

246
0
SHARE
Ilustrasi

Tulang Bawang (handal.id)---- Sikap Penegak Hukum yang lamban dalam menangani kasus Dugaan Korupsi, memberikan kesan ketidak seriusan dan menuai kecurigaan bila
Penegak Hukum disana ada "main" dengan para Pemangku Kebijakan Pemerintah Nakal tersebut.
Aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi masih dipandang buruk oleh sebagian besar masyarakat. Ketidakpercayaan yang besar pada integritas penegak hukum
dalam menjalankan kewajibannya menegakkan hukum di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari dua Tahun terakhir.

Seperti halnya, dugaan yang dilakukan Dinas Komimfo pada tahun anggaran 2020,
penganggaran pengadaan proyek, Belanja Internet Pengadaan  Bandwitdh, senilai
RP 1.300.000.000. Menurut narasumber, Dedy Palwadi selaku Kadis Komimfo dengan sengaja melakukan dugaan penggelembungan Anggaran/ Mark-up, mencapai Ratusan juta, ucapnya.

Sumber menambahkan, " kalau hanya Belanja Internet Pengadaan  Bandwitdh harga paling  menghabiskan dana kisaran Rp 352 juta.
Contoh produk:
- ICON + FO IIK 30 Mbps (Domestik) Harga Rp 87 juta.
- ICON + FO IX 15 Mbps New kapasitas (internasional) Rp 259 juta.
Tegas Sumber.

Adanya pengakuan dari salah satu sumber tersebut, Dedy Palwadi beserta pihak Rekanan mendapat untung Ratusan Juta. Bahkan diduga kegiyatan tender tersebut Sarat permaianan.

Macetnya reformasi di tubuh penegak hukum
merupakan indikasi adanya resistensi yang cukup kuat dalam melakukan pembenahan internal. Efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi
akan sangat menentukan ada atau tidaknya efek jera bagi para pelakunya. Tanpa adanya efek jera, kasus korupsi tidak akan dapat
ditekan dan sebaliknya, akan menjadi masalah yang kian akut. ukan hanya itu, jika penegakan hukum korupsi berjalan sangat lamban,
bahkan penuh dengan 'permainan' antara aparat yang menangani dengan pelaku, maka hukum sebagai alat untuk menertibkan perbuatan melanggar norma sosial akan kehilangan makna hakikinya.

Adanya dugaan yang terjadi di Dinas Komimfo Kabupaten Tulang Bawang bukan hanya pengadaan Belanja Internet Pengadaan  Bandwitdh saja. Seperti yang di beritakan Koran ini pada taggal 18 Nov 2020, kegiyatan
Anggaran Belanja Surat Kabar. Dengan nilai anggaran mencapai Rp 6,6 Miliar.

Dengan rincian biaya pembayaran media untuk publikasi di Radio sebesar Rp 500.000 pertayang. kemudian untuk media mingguan,dari Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 5.000.000 per cetak. lalu untuk media online Rp 500.000 per tayang.

Sedangkan untuk paket media harian nasional sebesar Rp 150.000.000 hingga
Rp 250.000.000 pertahun dan untuk biaya publikasi di harian lokal skala Besar,Sedang dan kecil ful color Rp 4.000.000.
Hingga Rp 20.000.000 per cetak.

Seperti media publikasi elektronik nasional untuk standar satuan biaya acara talk show
Rp 20.000.000 per tayang, untuk Advertorial (ADV), atau liputan khusus Rp 15.000.000 pertayang,dan liputan berita sebesar
Rp 8.000.000. Kemudian untuk streaming dengan durasi 1 – 5 menit Rp 4.000.000 dan 10 – 30 menit Rp 7.000.000.
Namun hingga saat ini hal itu belum juga di tangani oleh Pemangku Hukum disana.

Hal ini akan terus dikupas secara Gamblang edisi mendatang.

            (Red)