Home Bandar Lampung Hukum

Uji nyali Kejari Kota Bandar Lampung Dugaan Korupsi Stadion Mini Way Dadi

121
0
SHARE

Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Bandar Lampung - Integritas Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Bandar Lampung menerima ujian untuk mengungkap persoalan dugaan Korupsi Didinas Pekerjaan Umum tahun anggaran 2019. senilai Rp 4.950.252.600. yang bersumber dari dana APBD.

Dengan diwarnai indikasi permainan setoran, maka dampak paling dekat adalah kualitas dan kuantitas mutu pekerjaan yang sudah pasti akan dikorbankan.
Karena begini. Sudah tidak mungkin ada rekanan yang rela bersusah susah tanpa mengharapkan keuntungan.
Dalam ulasan ini kegiyatan pembangunan Stadion Mini Yang ada di Kecamatan Sukarame, Kelurahan Way Dadi yang menghabiskan anggaran hingga Rp 5 melyar hanya merupakan satu dari sekian banyak indikasi Korupsi anggaran yang terjadi di satuan kerja itu.
Namun yang sangat mengherankan adalah kesan pembiaran yang di lakukan jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyikapi dugaan Korupsi, kolusi, nepotisme maupun Mark-up yang terjadi di tiap tiap SKPD maupun Perangkat Daerah, salah satunya seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung.
Melalui Iwan Gunawan, SP., MA. Selaku Kepala Dinas PU Bina Marga kota Bandarlampung yang kemungkinan berperan sebagai eksekutor yang layak dijadikan untuk membuka tabir dari pada kasak-kusuk dugaan KKN yang selama ini yang menyelubungi Dinas PU kota Bandarlampung.
Namun seperti di ketahui, selama ini penegak Hukum di kota Bandarlampung sendiri seperti sudah terbelenggu dan tidak lagi mampu bertindak, kendati persoalan dugaan KKN ini secara terang benderang terjadi di depan hidung mereka.
Budi. selaku pemilik Pekerjaan/kontraktor PT.Haberka Mitra Persada, mengatakan kepada wartawan koran ini " pekerjaan saya tidak semua nya salah kata nya.
Justru Budi melemparkan permasalahan tersebut kepada Dinas Terkait, dikarenakan untuk pengawasan kegiyatan itu, dan tolong libatkan juga pihak Dinas. Ucapnya melalui Ponselnya, 24/10.
Untuk menghentikannya, sebenarnya
Penegak Hukum hanya perlu turun dan melihat bagai mana realisasi kegiyatan tersebut. Kemudian lakukan perbandingan terbalik. Sangat mudah sebenarnya, kalau Penegak Hukum serius.
Adanya dugaan penyimpangan Proyek yang di kerjakan oleh PT.Haberka Mitra Persada dengan No, kontrak : 602.2/031/KTR-LL/D.18/PGP/111.03/2019 akan dibeberkan secara gamblang pada edisi mendatang. (Red)