Home Tulang Bawang Hukum

" UJI NYALI KEJARI TUBA " Ungkap dugaan Korupsi Pendidikan Rp 45,3 M

113
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id (ilustrasi)

Handalnews.id,Tulang Bawang -  Berdasarkan Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik dan bersih sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan Negara tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menegaskan bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur.

Maraknya dugaan KKN di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang memang harus memaksa integritas para aparat penegak hukum. Sebab, jika penegak hukum di Kabupaten Setempat serius memberantas korupsi, pastinya indikasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang akan menjadi prioritas utama, bila mana Tidak Langkah cepat hal itu di Tangani, akan menimbulkan dampak buruk pada peningkatan kualitas pendidikan di Sai Bumi Nengah Nyappur.

Hasil Pengamatan dilapangan " sampai hari ini Sekolah Gratis yang digadang-gadang Orang Nomor I di Negri ini, Pendidikan ditetapkan oleh pemerintah gratis menjadi belum sepenuhnya bebas dari biaya, masih banyaknya seperti Anggaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), banyak dikorupsi di Kabupaten Tulang Bawang. Bila hal itu di biarkan Oleh para pemangku Hukum disana Prilaku Koruptif Para oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang yang hanya mementingkan diri mereka, akan berpengaruh besar pada perkembangan psikologis siswa.

Fakta itu tentu cukup mencengangkan, di saat kita berharap institusi pendidikan menjadi tempat menyemai harapan akan nilai jujur dan integritas, tetapi realitasnya menunjukkan potret yang berbeda.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang di Kucurkan oleh Pemerintah Daerah, dengan Total Pagu, baik APBD dan Kegiyatan Swakelola senilai Rp 45.341.000.000.-
Untuk mendanai kegiyatan Total 313 Paket Proyek.

Dari besarnya anggaran tersebut Hampir semua dana pendidikan tak luput dari Mark-up, Mulai dari dana pendidikan yang diperuntukkan bagi pembangunan gedung dan infrastruktur, dana operasional, bantuan Hibah, dana gaji dan honor guru, dana pengadaan buku dan alat bantu mengajar, jadi lahan Mark-uo dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh Oknum yang bersarang di Dinas.

Kegiyatan yang diduga menjadi lahan Korupsi oleh dinas Pendidikan Tulang Bawang seperti Program :
- Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp1.379.637.687.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal KomputerRp 1,28 M
- Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP360,00 JT
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Rp 1,76 M
- Belanja Pakaian dan Atribut Paskibraka Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar KepemimpinanRp 145,96 juta.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Biaya Jasa Konsultan Pengawasan DAK SMPRp 210,00 juta
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Biaya Jasa Konsultan Perencanaan DAK SDRp 475,00 Juta.

Modus mark up merupakan modus paling banyak terjadi. Hal itu disebabkan karena besarnya dana yang digunakan untuk pengadaannya, banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaannya, serta banyaknya celah korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.

Kuat dugaan hal itu terjadi perhatian Penegak hukum di disana diduga penindakannya masih belum sebanding dengan potensi korupsi yang terjadi.
Hal ini akan terus di ungkap, hingga koran ini akan melihat dan terus mengawal sejauh mana Nyali yang di miliki Penegak Hukum disana untuk menunjukkan kepada Masyarakat Tulang Bawang bahwa Penegak Hukum berpihak dengan Masyarakat, (Red)